Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
501

PPMI Lawan Royal Standard Atas Gugatan 45 Milyar

Karawang – PT Royal Standard selaku perusahaan yang bergerak dalam produk amplop, menggugat ke-21 pekerjanya, atas tuduhan telah melakukan mogok kerja yang berakibat pada kerugian materiil dan imateriil sebesar lebih dari Rp.45 Milyar ke Pengadilan Negeri Karawang.

Ke-21 pekerja PT Royal Standard yang digugat adalah Ade Carim Morgana selaku Ketua Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT Royal Standard, beserta Uyat selaku Sekretaris, Bendahara, Divisi Antar Lembaga, Wakil Sekretaris, Divisi Pendidikan dan Dakwah, Hubungan Antar Lembaga, Divisi Antar Lembaga, Divisi Advokasi dan Hukum serta Wakil Bendahara.

Gugatan PT Royal Standard yang berkedudukan di Jalan Raya Klari No. 45, Karawang tersebut, berawal dari mogok kerja yang dilakukan oleh Ade Carim Morgana, dkk sejak tanggal 27 Februari 2013. Mogok kerja tersebut dilatar belakangi terjadi lantaran perusahaan belum memberikan upah sesuai dengan besaran upah minimum yang berlaku di Karawang.

Perusahaan mempermasalahkan mogok kerja yang dilakukan oleh Ade, dkk yaitu salah satunya adalah karena menghalangi kendaraan perusahaan keluar masuk area perusahaan hingga mengakibatkan kerugian, yaitu terhambatnya penjualan lokal, yang setelah dihitung berjumlah sebesar Rp.35,7 Milyar. Dan perusahaan juga merasa dirugikan secara immateriil atas hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10 Milyar.

Ade Carim Morgana, dkk melalui Kuasa Hukumnya, Edi Prayitno, SH, keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh perusahaan, karena yang menjadi dasar gugatan adalah peristiwa mogok kerja. Menurut Edi, sengketa mogok kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan perkara tersebut masih berproses di Mahkamah Agung. Sehingga lanjut Edi, Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PT Royal Standard.

Namun, dalam putusan sela yang dibacakan Selasa, (14/10) oleh Muhammad Arif Nuryanta, SH, selaku Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara yang diregister dengan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Krw, dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya dengan acara replik dari PT Royal Standard.

Dalam ketentuan Pasal 140 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, diatur mengenai aturan mogok kerja yang apabila dilakukan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka perusahaan dapat mengambil tindakan pelarangan peserta mogok berada di area produksi atau bahkan di area perusahaan.

Menurut Daeng Wahidin selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Karawang, yang dihubungi buruhonline.com melalui sambungan telepon, Selasa (14/10) mengatakan, “jika memang perusahaan (baca : Royal Standard) menilai mogok kerja yang dilakukan oleh kami tidak sah, seharusnya tidak membiarkan keberadaan kami sebagai peserta mogok tetap berada di area perusahaan, apalagi jika ada penghalang-halangan kendaraan perusahaan, kenapa perusahaan pada saat itu tidak membuat pengaduan ke Polisi yang pada saat itu juga ada untuk mengamankan mogok kerja kami”.

Daeng menilai ada kejanggalan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh PT Royal Standard di Pengadilan Negeri Karawang. “Kami bersama ABK (baca : Aliansi Besar Karawang) akan mengawal kasus ini, karena ini dapat menjadi preseden buruk bagi pergerakan serikat buruh yang mulai menunjukkan keberaniannya melawan ketidak-adilan”, seru Daeng diakhir pembicaraan dengan buruhonline.com. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of