Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
157

Status Pekerja Kontrak Berubah, Tak Dapat Ganti Rugi

Jambi – Pengakhiran kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) sebelum waktunya yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau pengusaha, dapat dituntut pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, yang bekedudukan di Jalan Raden Pamuk, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi, Kota Jambi, digugat oleh H Umri Widanta yang mulai bekerja sebagai Estate Head Security (EHS) sejak tanggal 6 Desember 2012.

Rencananya H Umri Widanta dikontrak oleh PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa selama 24 bulan (2 tahun) terhitung sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan 6 Desember 2014. Namun, H Umri Widanta diakhiri hubungan kerja kontraknya terhitung sejak bulan November 2012.

Tak puas dengan tindakan pengakhiran kontrak sepihak, H Umri Widanta mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.52 juta atau setara dengan 12 bulan upah.

Atas gugatan H Umri Widanta, PHI Jambi dalam putusannya Nomor 05/G/2013/PHI.Jbi, tanggal 11 Juli 2013, menghukum PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa untuk membayar ganti rugi kepada H Umri Widanta sebesar Rp.52 juta.

Keberatan dengan putusan PHI Jambi, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui PHI Jambi pada tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/G/2013/PHI.JBI yang disertai dengan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2013.

Dalam memori kasasinya, PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa berdalil tidak pernah mengikatkan perjanjian kontrak antara dirinya dengan H Umri Widanta. Hubungan kerja yang terjalin adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena, H Umri Widanta tidak mengajukan kontra memori kasasi, maka Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang dketuai oleh Marina Sidabutar, SH, MH dalam pertimbangan hukum yang termuat pada putusan Nomor 497 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 14 November 2013, berpendapat hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja adalah hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Terhadap hal yang demikian, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan PHI Jambi yang menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi pengakhiran kontrak sepihak. Tetapi perusahaan diwajibkan untuk membayar kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 UU 13/2003 dan upah proses sampai mediasi yaitu 2 (dua) bulan, yang jumlahnya sebesar Rp.17,2 juta. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of