Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
252

Beralasankah Kenaikan UMP DKI Jakarta Hingga 3 Juta?

Penetapan upah minimum pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi, berdasar pada penetapan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang komponennya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam Permenaker 13/2012 tersebut, ditetapkan 60 komponen dan jenis kebutuhan pentahapan pencapaian kebutuhan hidup layak seorang pekerja/buruh. Yang terdiri dari kelompok makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi serta tabungan.

Kelompok makanan dan minuman, terdiri dari 11 jenis kebutuhan. Sedangkan sandang terdapat 13 jenis kebutuhan, perumahan ada 26 jenis, pendidikan memiliki 2 jenis, kesehatan terdapat 5 jenis, transportasi ada 1 jenis, rekreasi dan tabungan terdiri dari 2 jenis.

Dari 60 jenis kebutuhan diatas, terdapat 18 jenis kebutuhan sehari-hari yang diharus dibeli ke warung/pasar/tempat penjualannya setiap bulan, yaitu beras, sumber protein, kacang-kacangan, susu bubuk, gula pasir, minyak goreng, sayuran, buah-buahan, karbohidrat lain, teh atau kopi, bumbu-bumbu, gas elpiji, listrik, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sarana kesehatan, obat nyamuk dan tabungan (bank).

Untuk mendapatkan 18 jenis kebutuhan sehari-hari yang harus dibeli tersebut diatas, maka setiap pekerja/buruh membutuhkan biaya transportasi sebesar 0,5% dikali 18 jenis kebutuhan, yang berjumlah 9%.

Lalu, ada 42 jenis kebutuhan yang harus dibeli dan terbagi menjadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali hingga 3 tahun sekali. Maka untuk mendapatkannya dibutuhkan biaya transportasi sebesar 0,5% dikali 42 jenis kebutuhan dibagi rata-rata 6 menjadi 3,5%.

Sehingga, untuk mendapatkan 60 jenis kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Permenaker 13/2012, tidak begiu saja lewat didepan rumah/kontrakan setiap pekerja/buruh, melainkan dibeli diwarung/pasar/tempat penjualannya, yang membutuhkan biaya 12,5%.

Dengan demikian, maka jika angka 60 jenis kebutuhan hidup layak di DKI Jakarta Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.2,448 ribu, maka angka tersebut ditambah 12,5% (Rp.306 ribu), menjadi Rp.2,754 ribu, yang masih belum ditambah dengan angka inflasi 3,5% (prediksi), pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21%, dan akibat kenaikan bahan bakar minyak sebesar 1,27%, yang seluruhnya berjumlah sebesar 9,98%.

Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama yang akan menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 sebesar 10% atau setara dengan Rp.2,685,431 perbulan, yang apabila ditambah dengan biaya untuk mendapatkan 60 jenis kebutuhan hidup layak sebesar 12,5%. Maka, upah minimum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 seharusnya bisa mencapai sebesar Rp.3,021,109 perbulan. (sumber : Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Perburuhan)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of