Type to search

Dewan Pengupahan Dari Buruh, Masihkah Memenuhi Syarat (Me) Wakili Buruh?

Share

Gelombang aksi unjuk rasa masyarakat buruh jelang kenaikan upah minimum terus bergejolak seperti bola salju, gerakan yang nyaris tak bisa dibendung oleh kekuatan apapun ini makin memperlihatkan kekuatan masyarakat buruh yang militan dan semakin massif menyuarakan tuntutannya demi kesejahteraan keluarga masyarakat buruh itu sendiri.

Terlepas dari adanya dugaan kuat mengenai politik upah murah sejak zaman orde baru, reaksi masyarakat buruh yang dipaksakan oleh pelbagai macam keadaan, membuat masyarakat buruh memaksakan diri turun ke jalan dan membuat kemacetan panjang di tol Bekasi, tol Serang, tol Tangerang, serta konvoi massal di beberapa daerah pusat industri, ditambah dengan kasi brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun orang sewaan. Tetapi kondisi tersebut terjadi, bukan karena diakibatkan oleh gerakan masyarakat buruh semata, namun penyebab utamanya adalah tidak adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penetapan upah minimum.

Alih-alih memperbaiki mekanisme penetapan upah minimum, Presiden SBY pada tahun lalu menerbitkan Instruksi No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimun dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, yang memicu penolakan  dari masyarakat buruh. Serta memaksa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yang titik tekannya pada penegasan dalam penetapan upah minimum oleh para Gubernur harus berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit dan dibentuk pada tingkatan Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar. Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diusulkan oleh Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan lembaga tripartit.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di kelembagaan hubungan industrial tripartit setelah mempunyai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit kerja atau sekurang-kurangnya 2.500 anggota pada tingkatan Kabupaten/Kota, mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 20% jumlah Kabupaten/Kota atau sekurang-kurangnya mempunyai 30 (tiga puluh) unit kerja atau mempunyai sekurang-kurangnya 5.000 anggota pada tingkatan Propinsi, dan mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 20% jumlah Propinsi atau sekurang-kurangnya mempunyai 150 (seratus lima puluh) unit kerja atau mempunyai sekurang-kurangnya 50.000 anggota pada tingkatan Nasional.

Terhadap syarat untuk dapat berada dalam kelembagaan hubungan industrial, tentu saja harus di verifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat sesuai dengan tingkatannya, yaitu dengan menunjukkan telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pembuktian keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan kartu tanda anggota asli atau surat pernyataan anggota secara autentik yang dibuat oleh pekerja/buruh itu sendiri.

Dengan demikian, hanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mampu memenuhi syarat saja yang dapat menjadi perwakilan anggotanya untuk menjadi anggota Dewan Pengupahan, setelah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat melakukan verifikasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, senyatanya tidak dapat membuktikan keanggotaannya, maka masih (kah) pantas mewakili kepentingan masyarakat buruh untuk menetapkan rekomendasi upah minimum yang dapat menimbulkan gejolak yang luar biasa dan merupakan sebagai suatu kegentingan yang memaksa?***(Hz)

 

Daftar Pustaka

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial .
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-06/Men/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-34/Men/XII/2008 tentang Kriteria Dan/Atau Persyaratan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Kelembagaan Tripartit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *