Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
314

Dianggap Mangkir Setahun, Suzuki Baru Persoalkan Pekerjanya

Surabaya | Ketidak-hadiran Yakob Eko Saputro yang dipindahtugaskan dari semula di PT Suzuki Indomobil Motor – Bekasi, ke PT Buana Indomobil Trada – Surabaya terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013, baru dipersoalkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam persidangan yang digelar PHI Surabaya, Senin (10/11) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Yakob, PT Suzuki Indomobil Motor meminta Majelis Hakim PHI Surabaya untuk menyatakan putus hubungan kerja keduanya, dengan pembayaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.82,4 juta.

Yakob digugat perusahaannya yaitu PT Suzuki Indomobil Motor yang berkedudukan di Jl. Letjend MT Haryono Kav. 8, Jakarta di PHI Surabaya, dengan alasan tidak hadir sejak tanggal 15 Juli 2013.

Melalui Kuasa Hukumnya, Purbadi Hardjoprajitno, menurut PT Suzuki Indomobil Motor dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2014, Yakob telah dipanggil untuk bekerja pada tanggal 17 Maret 2014, tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014 di PT Buana Indomobil Trada – Surabaya, yang didalilkan sebagai anak perusahaan PT Suzuki Indomobil Motor. Namun, Yakob tidak memenuhi ketiga panggilan tersebut.

Yakob sendiri mengaku keberatan dengan pemindahan tugas yang dilakukan oleh PT Suzuki Indomobil Motor, karena di dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku PT Suzuki Indomobil Motor, hanya mengatur pemindahan tugas di lingkungan perusahaan PT Suzuki Indomobil Motor, bukan di perusahaan lain, bahkan tidak pula disebutkan dapat dipindahtugaskan di anak perusahaan.

Selain itu, Yakob juga membantah jika dikatakan tidak pernah hadir (mangkir), karena dirinya tetap masuk bekerja di PT Suzuki Indomobil Motor – Bekasi, yang dibuktikan dengan tanda hadir (absen) dan upah yang secara terus menerus masih diberikan rutin oleh PT Suzuki Indomobil Motor.

Berdasarkan catatan yang dimiliki buruhonline, peristiwa hukum yang sedang dialami Yakob Eko Saputro tidak jauh berbeda dengan Limbong Siagian, dkk (3 orang) melawan PT Tor Ganda. Limbong awalnya bekerja di PT Tor Ganda yang berada di Rokan Hulu, Riau lalu dipindahtugaskan ke PT Damai Jaya Lestari di Sulawesi.

Atas gugatan yang diajukan oleh Limbong Siagian, PHI Pekanbaru dalam putusannya No. 21/G/2011/PHI.PBR tanggal 5 Januari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 Februari 2014, menyatakan pemindahan tugas yang dilakukan oleh PT Tor Ganda tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal yang menarik, PHI Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pertimbangan keputusan mutasi oleh pengusaha haruslah mempertimbangkan keseimbangan dan kepentingan pengusaha disatu sisi dan pekerja/buruh disisi lain, tidak melulu dilandasi oleh kepentingan sepihak dengan alasan keputusan mutasi adalah hak prerogative pengusaha sebagai implementasi kebijakan management perusahaan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of