Type to search

Ini Kata Sharp, Soal Eksekusi Pengangkatan Status Karyawan

Share

Karawang | Eksekusi terhadap pengangkatan status karyawan PT Sharp Semiconductor Indonesia, terus bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

Dalam agenda eksekusi lanjutan Selasa (11/11) besok, Ketua PHI Bandung kembali akan menggelar pertemuan terkait eksekusi terhadap perusahaan yang berkedudukan di Jl. Permata Raya Lot F3, Karawang, Kawasan Industri KIIC, Kabupaten Karawang tersebut.

Ketua PHI Bandung akan mengklarifikasi PT Sharp terkait surat jawabannya terhadap pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Adi Sukmono, dkk yang teregister dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning), Nomor 25/Eks/2014/PB/PHI/PN.Bdg.

Seperti yang diberikan sebelumnya oleh buruhonline.com, Sharp dalam surat jawabannya tanggal 28 Oktober 2014, mengakui belum adanya pelaksanaan terhadap pengangkatan 53 orang pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Karena menurut surat yang ditanda-tangani oleh Soegiharto, SH selaku Pengacara PT Sharp, penundaan pengangkatan karyawan tersebut disebabkan adanya perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh Ketua PUK SPEE Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dony Subiyantoro dengan PT Sharp.

Dalam perubahan isi perjanjian yang semula telah disepakati terkait pengangkatan karyawan yang akan dilakukan paling lambat tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Perjanjian Bersama tanggal 4 Juli 2013, diubah hingga tanggal 20 Juni 2015.

Adi Sukmono, dkk keberatan dengan surat jawaban Sharp dan adanya perubahan isi perjanjian yang awalnya telah disepakati. Menurut Adi Sukmono melalui Kuasa Hukumnya, kepada buruhonline.com Choerul Eillen dari DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa menegaskan, “kami menolak adanya perubahan isi perjanjian tersebut, dan ternyata dilakukan oleh pihak yang tidak berhak karena tidak pernah mendapatkan persetujuan atau surat kuasa”.

“Apa dasar hukumnya seseorang bisa merubah isi perjanjian tanpa pemberian kewenangan melalui surat kuasa untuk merubahnya?”, ungkap Choerul. (Hz)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *