Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
460

Karyawan Sering Kasbon, Perusahaan Jadikan Alasan PHK

Medan Deli | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, mengabulkan sebagian gugatan Irwanto bin Darno, selaku pekerja PT Jui Shin Indonesia yang bergerak pada sektor keramik, selama lebih dari 9 tahun.

Irwanto diputuskan hubungan kerja secara sepihak, karena selain telah mendapatkan surat peringatan, juga karena sering meminjam uang (kasbon) diperusahaan yang berada di Jalan Pulau Pini Kav. 600352 KIM (Kawasan Industri Medan) II Mabar, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

PHK yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2012 itu, memaksa Irwanto menggugat perusahaan ke PHI Medan, dengan tuntutan pembayaran uang pesangon yang seluruhnya berjumlah Rp.55,4 juta, serta upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.17,3 juta.

Atas gugatan karyawan yang dipekerjakan sebagai Koordinator Driver tersebut, PHI Medan memberikan putusan Nomor 24/G/2013/ PHI.Mdn., tanggal 4 Juni 2013, yang menghukum PT Jui Shin Indonesia untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.26,3 juta.

Tak terima dengan putusan PHI Medan, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 18 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2013/PHI.Mdn., jo. Nomor 24/G/2013/PHI.Mdn., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 1 Juli 2013.

Perusahaan menganggap PHK terhadap Irwanto sudah tepat dan tidak berkewajiban membayar pesangon, karena Irwanto sejak tanggal 1 Juli 2012 sudah tidak lagi bekerja seperti biasa, meskipun masuk bekerja.

Selain itu, perusahaan berdalih bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Perusahaan, pelanggaran yang dilakukan setelah diberikan surat peringatan ketiga dipersamakan dengan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

Meskipun demikian alasan kasasi perusahaan, akan tetapi Mahkamah Agung tidak sependapat. Fakta hukum yang disimpulkan oleh PHI Medan telah tepat, dan oleh karenanya permohonan kasasi PT Jui Shin Indonesia ditolak. Demikian amar pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of