Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
22

MA Sebut Panggilan Bekerja Saat Pemeriksaan Perkara Tidak Sah

Bandung | “PHI Bandung telah salah dalam memberi pertimbangan terhadap bukti-bukti pemanggilan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat setelah gugatan perkara berjalan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, ujar Dr H Supandi SH., MH., selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi membacakan amar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014.

Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 24 Juni 2013, yang mengkualifikasikan Aneulis, dkk (5 orang) mengundurkan diri dari CV Harapan Jaya Utama, dengan hak atas uang pisah hanya sebesar Rp.25 juta.

PHI Bandung menganggap Aneulis, dkk mengundurkan diri, karena tidak memenuhi panggilan bekerja pada tanggal 12 dan 15 Maret 2013 yang disampaikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jalan Raya Sapan Km.2, No. 55, Tegalluar Bojongsoang, Kab. Bandung.

Panggilan untuk bekerja yang disampaikan perusahaan, senyatanya dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari sidang pertama di PHI Bandung. Sehingga terdapat fakta, bahwa panggilan bekerja dilakukan pada saat proses perkara sengketa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan sejak akhir bulan April 2012 sedang diupayakan penyelesaiannya.

Oleh karenanya, Mahkamah Agung menilai, perkara pemutusan hubungan kerja yang telah diperiksa di PHI Bandung terhadap Aneulis, dkk (5 orang) terjadi bukan karena dianggap mengundurkan diri tetapi karena efisiensi.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014, membatalkan putusan PHI Bandung dan menetapkan hak-hak Aneulis, dkk (5 orang) seluruhnya sebesar lebih dari Rp.124 juta. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of