Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
303

Mahkamah Agung, Kerap Langgar Putusan Mahkamah Konstitusi

Tanjung Pinang | Tak semestinya, lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, dengan enggan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pengawal dan penegak konstitusi di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, menyatakan sepanjang frasa “belum ditetapkan” dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selengkapnya berbunyi : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

Tak sedikit pengusaha yang tidak menjatuhkan skorsing dan sengaja tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk tetap membayar upah, apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja hingga perselisihannya diputuskan oleh pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud diatas, mempunyai makna sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha berkewajiban untuk tetap melaksanakan hak-hak pekerja.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja belum tentu dapat berkekuatan hukum tetap, apabila salah satu pihak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga, putusan Mahkamah Agung-lah yang dapat dikatakan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam praktek kesehariannya, Mahkamah Agung beberapa kali menolak untuk menetapkan pembayaran hak-hak pekerja selama tidak dipekerjakan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, mengubah amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah menetapkan upah selama tidak dipekerjakan menjadi hanya 6 (enam) bulan saja, meskipun proses lamanya pengusaha tidak mempekerjakan pekerjanya selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Hal yang demikian, diantaranya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat, Putusan PHI Tanjung Pinang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, kecuali mengenai upah proses harus diperbaiki, hanya diberikan sebesar 6 (enam) kali upah atau Rp.7,5 juta.

Padahal, Putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013 antara Nelly selaku Penggugat terhadap PT Bumijaya Putrakampar dan PT Citra Perdana Perkasa berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai Para Tergugat, menghukum kedua perusahaan tersebut untuk membayar upah selama tidak mempekerjakan Nelly sebanyak 12 bulan upah atau Rp.15 juta.

Keengganan Mahkamah Agung dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014, antara Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana melawan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” (baca : Meskipun Bukan Berbentuk Perusahaan, Yayasan Dihukum Bayar Pesangon).

Mahkamah Agung mengubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 2 Januari 2014, sepanjang mengenai upah selama tidak dipekerjakan yang semula diputus PHI Palembang sebanyak 9 (sembilan) bulan gaji menjadi 6 (enam) bulan gaji.

Jikalau lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung saja tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, maka jaminan kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan menjadi summir. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of