Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
344

Meskipun Bukan Berbentuk Perusahaan, Yayasan Dihukum Bayar Pesangon

Palembang | Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 6 huruf b, menggolongkan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dikualifikasikan sebagai perusahaan.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan”, yang beralamat di Jalan Pipa Reja Angkatan 66, Kota Palembang, menolak dipersamakan dengan perusahaan.

Lembaga pendidikan yang kesehariannya mengelola Taman Kanak-kanan (TK) tersebut, menganggap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, tidak dapat sewenang-wenang mempersamakan lembaga pendidikan dengan perusahaan yang menghasilkan barang produksi, demikian salah satu alasan dalam memori kasasinya atas putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 2 Januari 2014.

Sebelumnya, PHI Palembang mengabulkan sebagian gugatan Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang menjadi tenaga pengajar di TK Khalifah 22, yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan”.

PHI Palembang menghukum pengelola TK Khalifah 22 tersebut, dengan kewajiban membayar kekurangan upah sebesar Rp.8,9 juta dan membayar uang pesangon beserta uang penggantian hak dan upah selama tidak dipekerjakan selama 9 bulan upah, yang seluruhnya berjumlah lebih dari Rp.44 juta.

Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang bekerja sejak 18 Juli 2011 merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh pengurus Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan”. Selain hanya diberikan upah sebesar Rp.950 ribu perbulan, Nina juga tidak lagi diperkenankan mengajar terhitung sejak akhir bulan Januari 2013.

Atas memori kasasi yang diajukan oleh pengelola TK Khalifah 22 pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/2014/PHI.Plg. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Palembang. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan PHI Palembang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, kecuali mengenai upah selama tidak dipekerjakan yang harus diperbaiki hanya untuk sebesar 6 (enam) bulan gaji, bukan 9 bulan gaji sebagaimana putusan PHI Palembang.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” tersebut harus ditolak”, demikian ujar H. Djafni Djamal, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis membacakan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of