Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
24

PP Belum Dapat Izin Menteri, BNI Lolos Gugatan Pensiun

Jakarta | Mahkamah Agung menilai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah salah dalam menerapkan hukum terkait isi gugatan yang diajukan oleh Happy Mardian Situmorang terhadap PT BNI Multifinance, yang berkedudukan Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mahkamah Agung tidak sependapat dengan PHI Jakarta Pusat, yang dalam putusannya Nomor 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 26 Februari 2013, mengabulkan gugatan Happy atas pembayaran kekurangan uang pensiun sebesar Rp.513 juta.

Happy merasa dirugikan atas pemberian uang kompensasi pensiun yang hanya sebesar Rp.413 juta atau setara dengan 2 kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Happy, dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku di PT BNI Multifinance, besaran kompensasi pensiun adalah sebesar 3 kali ketentuan UU Ketenagakerjaan atau Rp.1,3 Milyar.

PT BNI Multifinance keberatan dengan Putusan PHI Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST yang disertai dengan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013.

Dalam memori kasasinya, BNI berdalih bahwa Peraturan Perusahaan yang dijadikan dasar oleh Happy mengajukan gugatan kekurangan pembayaran uang pensiun, yaitu Buku Peraturan Perusahaan (BPP) No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C, belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja dan telah dicabut dengan BPP BNIMF/DIR/SK/2008/05/034.

Sehingga menurut BNI, Happy tidak dapat menjadikan BPP No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C sebagai dasar hukum untuk mengajukan kekurangan pembayaran uang pensiun.

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 16 Juli 2013, sependapat dengan dalil keberatan PT BNI Multifinance. Menurut Mahkamah, bahwa telah ternyata Peraturan Perusahaan yang dinyatakan berlaku sejak 23 April 2004 Nomor BNIMF/Inst-Dir/04/IV/088C, tidak sah berlakunya karena belum memperoleh pengesahan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi Nomor BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 tanggal 15 Mei 2008.

Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Putusan PHI Jakarta Nomor 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 26 Februari 2013, dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Happy  Mardian Situmorang seluruhnya. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of