Type to search

Surat Kuasa, Meskipun Sederhana Tetapi Menentukan

Share

Seseorang atau beberapa orang dapat diwakilkan hak dan kepentingannya untuk mengurus sebuah permasalahan atau sengketa di lembaga peradilan, dengan cara memberikan kewenangan untuk bertindak atas nama seseorang atau beberapa orang yang dimaksud.

Pemberian kewenangan tersebut, umumnya disebut dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyebutkan, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Pemberian kuasa menjadi sangat penting bagi seseorang atau beberapa orang untuk mengurus permasalahan atau sengketa seseorang atau beberapa orang. Dampak yang terjadi akibat dari pemberian kuasa yang tidak memenuhi syarat adalah surat gugatan dan segala proses pemeriksaan menjadi tidak sah. Sehingga dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk verklaard), atau dianggap tidak hadir.

Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian waktu, biaya, tenaga dan fikiran, karena menjadi sia-sia tanpa memperoleh hasil penyelesaian permasalahan atau sengketa yang positif. Untuk menghindari keadaan tersebut terjadi, maka bagi setiap orang atau beberapa orang yang hendak memberikan kewenangan kepada orang lain untuk mengurus permasalahan atau sengketanya pada lembaga peradilan, perlu memperhatikan syarat-syarat pemberian kuasa yang harus dipenuhi.

 

Jenis-Jenis Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu pemberian kuasa umum, khusus, istimewa dan perantara. Pembagian pemberian kuasa tersebut, memiliki kemanfaatan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

Pemberian kuasa secara khusus dan umum diatur dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata, “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

Pemberian kuasa secara khusus juga diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, jika dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang dikuasakan untuk melakukan dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus dapat diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya berasal dari daerah pemberi kuasa tinggal, atau dapat juga dengan suatu akta di bawah tangan yang disahkan dan didaftar di kepaniteraan pengadilan yang memeriksa suatu permasalahan atau sengketa tempat gugatan diajukan.

Sedangkan pemberian kuasa secara umum, tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pengurusan seseorang atau beberapa orang dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa orang lain.

Pemberikan kuasa secara istimewa diatur dalam ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata, “Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”. Seperti : untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun seseorang perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pemberian kuasa secara istimewa juga diatur dalam ketentuan Pasal 157 HIR/Pasal 183 ayat (4) RBg, karena suatu alasan yang penting kepada suatu pihak dibolehkan untuk mengangkat sumpah yang diperintahkan oleh Hakim maupun yang diperintahkan oleh suatu pihak kepada lawannya ataupun yang dikembalikan, dengan perantaraan seorang kuasa yang khusus dikusakan untuk itu.

Pemberian kuasa perantara menurut ketentuan Pasal 62 KUHDagang adalah pemberian kuasa perdagangan atau makelar atau broker yang melakukan pekerjaan terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek serta obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

 

Pemberian Kuasa Menurut Hukum

Pemberian kuasa dapat tanpa memerlukan surat kuasa yang lahir dari sebuah undang-undang yang menetapkan seseorang, atau suatu badan untuk bertindak dan atas nama orang atau badan itu, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara/daerah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, juga termuat dalam Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBg, yang memberikan kewenangan kepada direksi perseroan yang bertindak atas nama kepentingan perseroan, serta pegawai negeri untuk menjalankan perkara bagi pemerintah.

Selain itu, wali terhadap anak dibawah perwalian juga tidak memerlukan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kurator juga sah dan berwenang mewakili kepentingan orang yang tidak waras, sebagaimana menurut Pasal 229 HIR. Kurator atau Balai Harta Peninggalan diberikan kewenangan juga untuk bertindak melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

 

Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan

Bentuk kuasa yang sah didepan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu berbentuk :

1. Kuasa Lisan

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBg, bentuk kuasa dapat dibuat secara lisan yang dicatat oleh Panitera Pengganti persidangan atas perintah Majelis Hakim dalam berita acara sidang. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan jumlah penasehat hukum yang semakin banyak, pemberian kuasa lisan sudah jarang ditemui dalam praktek peradilan.

2. Kuasa Tertulis

Pemberian kuasa tertulis dengan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus yang cukup berisi pernyataan dengan formulasi : “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.

Namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur syarat-syarat kuasa khusus, yaitu diantaranya SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah :

–          menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

–          menyebut kompetensi relatif pengadilan;

–          menyebut identitas dan kedudukan para pihak (penggugat-tergugat); dan

–          menyebut secara ringkas serta konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

 

Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa dapat berakhir menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, apabila ditariknya kembali pemberian kuasa oleh si pemberi kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si pemberi kuasa, atau dengan meninggalnya, atau dapat juga dengan membebaskan diri/melepaskan pemberian kuasa oleh si pemberi kuasa.

Pemberian kuasa juga dapat ditarik secara diam-diam atau tanpa pemberitahuan dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata menyatakan, “Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *