Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
17

Tak Berijin, Status Magang Spindo Dipersoalkan Ke Disnaker

Karawang | Alih-alih ingin menghindari dari kewajiban membayar upah sesuai dengan upah minimum dan mempermudah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan, PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk, yang beralamat di Kawasan Industri Mitra Karawang, Desa Parungmulya, Karawang, menggunakan sistem pemagangan pada karyawannya.

Sistem magang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelatihan kerja, yang harus dibuat perjanjian kerja pemagangan dan mengantongi ijin dari Dinas Tenaga Kerja setempat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-22/Men/IX/2009.

Naas bagi perusahaan yang juga dikenal dengan nama panggilan Spindo tersebut. Karena, ternyata perusahaan pipa baja dengan nilai penjualan pada tahun 2013 lebih dari sebesar Rp.3 Trilyun tersebut, tidak mengantongi ijin penerapan sistem pemagangan kepada lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh karyawan sebanyak lebih dari 500 pekerja.

Selasa, (11/11) kemarin, sidang mediasi pertama antara Spindo dengan 13 orang pekerja yang dipekerjakan dengan magang, digelar tanpa kehadiran pihak Spindo di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

Menurut Kuasa Hukum ke-13 pekerja magang Spindo, Taopik dari serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Karawang kepada buruhonline.com melalui sambungan telepon mengatakan, “sistem magang yang diberlakukan oleh Spindo Tbk tidak sesuai dengan undang-undang, dan status pekerjanya harus menjadi pekerja tetap Spindo”.

“Kami meminta Spindo harus menetapkan status yang semula magang menjadi pekerja tetap kepada ke-13 orang yang diberhentikannya sejak September lalu”, tambah Taopik diakhir pembicaraan.

Tidak hadirnya Spindo dalam sidang mediasi yang digelar Disnaker Karawang, berdampak pada penundaan penyampaian keterangan masing-masing pihak. Dan Pegawai Mediator Disnaker Karawang, akhirnya menunda mediasi selama satu pekan yang akan datang.

Pada hari yang sama, Selasa (11/11), juga digelar sidang mediasi terhadap nasib kerja ke-13 karyawan PT Technopia Jakarta. Pada mediasi sebelumnya yang dinyatakan deadlock, perusahaan tetap bermaksud memutuskan hubungan kerja dan mempersilahkan untuk diproses di Pengadilan Hubungn Industrial. Namun, panggilan mediasi Disnaker kali ini diabaikan begitu saja oleh kedua perusahaan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of