Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
698

Usai Ditolak MK, MA Menolak PK Pekerja ABB Sakti Industri

Jakarta | Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 117/PUU-X/2012 tanggal 23 April 2013, menolak permohonan Ir Dunung Wijanarko selaku pekerja PT ABB Sakti Industri, atas pengujian ketentuan Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “dapat” dalam pengaturan merger perusahaan.

Merger atau penggabungan perusahaan merupakan hak mutlak bagi pengusaha, yang dapat dilakukan dalam kondisi apapun, baik ketika perusahaan sedang mendapatkan keuntungan maupun sedang mengalami kerugian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, sepanjang kewenangan pengusaha yang dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, terkait apakah masih bersedia atau tidak untuk melanjutkan hubungan kerja.

Apabila pengusaha yang tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan. Sedangkan, apabila sebaliknya pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan. Akan tetapi, dapat juga antara pekerja dengan pengusaha untuk tetap melanjutkan hubungan kerja.

PT ABB Sakti Industri yang berkedudukan di Gedung World Trade Center I, Lt. 15, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta, merupakan perusahaan hasil gabungan dari PT ABB Transmission & Distributor dan PT ABB Industrials Materials yang efektif tanggal 1 Januari 2011, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ir Dunung Wijanarko, dkk (4 orang) mengajukan judicial review (permohonan pengujian) sepanjang kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, karena Dunung, dkk merasa belum ada kepastian dan jaminan hukum atas perlindungan hak-haknya akibat penggabungan perusahaan (merger).

Keberatan Dunung Wijanarko, dkk (4 orang) juga diadili di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan menuntut permintaan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan yang jumlahnya lebih dari Rp.1,8 Milyar.

Namun, perusahaan menyangkal tuntutan Dunung, karena ternyata keberatan Dunung, dkk disertai dengan ketidak-hadirannya di PT ABB Sakti Industri. Sehingga, perusahaan hasil merger tersebut menganggap Dunung, dkk mengundurkan diri.

Pendapat perusahaan diperkuat dengan Putusan PHI Jakarta Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 22 Maret 2012, dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014  tanggal 14 Agustus 2014, yang hanya mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pisah yang jumlah seluruhnya sebesar lebih dari Rp.162 juta. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of