Type to search

Aher Segera Terbitkan Peraturan Gubernur Terkait Perda Ketenagakerjaan

Share

Karawang | Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah, Wawan Ridwan, telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Jum’at (25/7) lalu atau sehari setelah ditetapkan oleh Ahmad Heryawan selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Perda Ketenagakerjaan yang berisi 21 Bab, 115 Pasal, dan 270 ayat tersebut, ditentang kalangan serikat pekerja dibeberapa daerah, diantaranya Karawang. Juru bicara Aliansi Jawa Barat (Aljabar), Abda Khair Mufti mengatakan, dirinya sedang mempersiapkan beberapa langkah untuk meminta Gubernur Jawa Barat meninjau kembali isi Perda tersebut.

“Kami minta Aher dapat menerima sumbangsih pendapat kami, tapi jika tidak, ya mau gak mau kami banjiri Bandung hingga gugatan judicial review ke Jakarta”, jelas Abda ketika dihubungi buruhonline.com.

Gubernur Jawa Barat mempunyai tenggat waktu hingga tanggal 23 Januari 2015 atau 6 (enam) bulan untuk membuat 16 Peraturan Gubernur dan 2 Keputusan Gubernur sebagai aturan pelaksana, sebagaimana perintah Pasal 114 Perda Ketenagakerjaan itu sendiri.

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Berikut point-poin penting Pendapat Aljabar terhadap Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, yang didapatkan buruhonline.com :

1) Tidak adanya “Naskah Akademik” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Perda Ketenagakerjaan.

Keberadaan sebuah “Naskah Akademik” adalah penting, agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika akan dampak keberadaan sebuah peraturan daerah provinsi, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

2) Penyusunan dan Pengesahan Perda Ketenagakerjaan dilakukan secara terburu-buru oleh DPRD dan Gubernur.

Perda Ketenagakerjaan yang keberlakuannya cenderung dipaksakan karena mengejar “target” berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat ini juga telah disahkan dengan terburu-buru, bahkan ditengah riuhnya pesta demokrasi di negeri ini (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), dan belum dikonsultasikan dengan pimpinan serikat pekerja-serikat pekerja yang duduk dalam keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

3) Perda Ketenagakerjaan secara substansial tidak lebih baik bahkan cenderung lebih buruk dari ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hilangnya nuansa protektif sebagai tanggungjawab dan peranan negara sebagai pelindung pekerja/buruh, maka sama saja pekerja/buruh dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal, yang hanya akan menjadi komoditas atau barang dagangan disebuah pasar tenaga kerja, yang bisa dipakai ketika perlu dan bisa dibuang begitu sudah tidak menguntungkan lagi.

4) Materi Muatan Perda Ketenagakerjaan banyak yang hanya Copy Paste dari UU Ketenagakerjaan.

Keberadaan sebuah Peraturan Daerah, layaknya diharapkan sebagai hasil dari penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga, materi muatan dalam Peraturan Daerah bukan mengganti kalimat-kalimat yang sama dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar terlihat bukan copy paste, padahal memiliki makna yang sama atau ternyata jauh lebih buruk.

5) Perda Ketenagakerjaan banyak memberikan “cek kosong” kepada Pemerintah dan Perangkat Daerah yang cenderung “executive heavy”, yaitu :

  1. 1 Peraturan Daerah.
  2. 16 Peraturan Gubernur.
  3. 2 Keputusan Gubernur.
  4. 7 Izin Gubernur.
  5. 3 Izin Pemerintah Kabupaten/Kota.
  6. 14 Izin Dinas.

(Ys)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *