Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
497

Alasan Tak Harmonis, Mahkamah Agung Putus PHK

Serang | Meskipun ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengharuskan pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk berusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak termasuk lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk Mahkamah Agung.

Hanya dengan alasan sudah tidak ada lagi hubungan kerja yang baik antara PT Chandra Asri Petrochemical dengan Pahala Hutabarat, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014, mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh perusahaan.

Sehingga, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/PHI.G/2013/PN.SRG., tanggal 9 Desember 2013 yang menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali Pahala Hutabarat, dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Sebelumnya, PHI Serang menolak gugatan PT Chandra Asri Petrochemical yang beralamat di Jalan Anyer Km. 123 Ciwandan – Cilegon tersebut. Perusahaan yang juga mempunyai kantor pusat di Jakarta itu, hendak memutuskan hubungan kerja Pahala Hutabarat.

Perusahaan berdalil, bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Pahala Hutabarat dilaporkan meminta sejumlah uang sebesar Rp.300 ribu kepada pihak Sub Kontraktor, yaitu PT Unggul Gasindo Raya. Informasi yang dilaporkan oleh Hapiz Maulana tersebut, diteruskan ke pihak managemen.

Sehingga, perusahaan bermaksud mendaftarkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja Pahala Hutabarat ke PHI Serang, dengan alasan telah melakukan pelanggaran Pasal 48 ayat (6) huruf b Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Serang berpendapat, bahwa terdapat surat-surat pernyataan dari mitra kerja perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical, yang menyatakan tidak pernah memberikan uang tip kepada Pahala Hutabarat. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran PKB tidak terbukti, dan PHI Serang menolak gugatan PT Chandra.

Tak puas dengan putusan PHI Serang, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 11 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas./PHI.G/2013/PN.Srg., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013.

Akhirnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PHK PT Chandra, dan mewajibkan pembayaran pesangon kepada Pahala Hutabarat sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang, sebesar Rp.233,4 juta. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of