Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
10.162

Apakah Sah Surat Kuasa Tanpa Meterai?

Ilustrasi.

Pertanyaan :

Saya seorang pekerja diperusahaan swasta di Pasuruan, dan sedang mengalami pemutusan hubungan kerja sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Kini masalah saya sedang ditangani oleh pengurus serikat pekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Beberapa hari yang lalu, saya menandatangani surat kuasa diatas meterai yang menurut pengurus serikat saya untuk digunakan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Apakah sebuah surat kuasa dianggap sah jika tidak diberikan meterai?

Kuswoyo-Pasuruan, Jawa Timur

 

Ilustrasi.

Jawaban :

Terima Kasih, Atas Pertanyaan Anda.

Dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur pembolehan pemberian kuasa dari pihak yang bersengketa kepada pihak lain, yaitu serikat pekerja atau organisasi pengusaha.

Surat Kuasa adalah termasuk dalam perjanjian yang akan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban antara dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa di satu sisi dan pihak penerima kuasa dilain pihak. Surat Kuasa merupakan suatu perjanjian, maka syarat syahnya bukan ditentukan ada atau tidak adanya meterai.

Karena merupakan perjanjian, maka untuk syarat syahnya sudah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu: cakap, sepakat, hal tertentu dan sebab yang halal.

Pada dasarnya pembubuhan materai, adalah hanya berfungsi sebagai suatu cara untuk mengenakan pajak yang harus dibayar kepada negara, terhadap suatu surat-surat atau dokumen-dokumen yang dihasilkan atas perbuatan hukum tertentu, dan dimaksudkan akan dijadikan sebagai alat bukti.

Sehingga surat kuasa yang tidak bermeterai, bukanlah berarti bahwa surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Surat Kuasa yang tidak bermeterai tersebut, tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya saja sesuai undang-undang tentang materai, bahwa perjanjian termasuk juga surat kuasa termasuk dokumen yang wajib dikenakan bea meterai.

Maka terhadap surat kuasa yang tidak ada meterainya tersebut, harus dilunasi terlebih dahulu bea meterainya dengan cara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Cara untuk melunasi bea meterai atas surat kuasa yang tidak bermeterai, adalah dibelikan meterai di Kantor Pos dan Giro, kemudian ditempelkan dalam lembar kertas surat kuasa tersebut, kemudian dimintakan cap pos atau istilah lainnya adalah Nazekling.

Demikian, Semoga Bermanfaat.

 

Dasar Hukum :

– Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);

– Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code).

 

Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik Bang-eMHa adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.

buruhonline.com tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Bang-eMHa.

Klinik Bang-eMHa berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu Klinik Bang-eMHa mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Klinik Bang-eMHa untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of