Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
262

Diatur Dua Kementerian, Para ABK Siap Judicial Review ke MK

Jakarta | Upaya untuk mendapatkan hak atas upah yang belum didapatkan, terus dilakukan oleh Imam dan ke-203 kawannya yang lain sebagai Anak Buah Kapal (ABK), termasuk diantaranya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan terhadap tata cara perizinan, perekrutan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Perhubungan, justru mengakibatkan saling lempar tanggung jawab atas belum dibayarnya upah oleh Kwojeng Trading Co.Ltd selama lebih dari 2 tahun, demikian keresahan yang dirasakan Imam, dkk sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Young Duck 03.

Kepala BNP2TKI yang menerbitkan Peraturan Nomor : Per.12/KA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut, tidak jauh berbeda isinya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 84 Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, yang keduanya mengatur syarat-syarat kerja, yang juga telah diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kewenangan yang sama yang dimiliki 2 (dua) kementerian, mengakibatkan tarik menarik kepentingan. Apabila terkait dengan permohonan izin yang diajukan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), maka kedua kementerian tersebut saling merasa berwenang menerbitkan izin, dikarenakan permohonan izin tersebut terkait dengan adanya pendapatan dari biaya-biaya yang lahir dari permohonan.

Sedangkan, apabila perselisihan yang terjadi antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan PPTKIS, kedua kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab untuk menyelesaikannya, karena dianggap tidak melahirkan biaya-biaya yang akan menjadi pendapatan dari kedua kementerian yang dimaksud.

Merasa tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, para ABK yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN), berencana akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/12) terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, demikian disampaikan oleh Imam mewakili para ABK yang terlantar di Trinidad dan Tobago yang hingga kini belum selesai proses penyelesaian sengketanya. (Ak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of