Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
77

Diberi Upah Beda, PHI Perintahkan Pengusaha Bayar Kekurangan

Mojokerto | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam putusannya Nomor 106/G/2013/PHI.Sby tanggal 6 Januari 2014, mengabulkan gugatan Kusnanto selaku Pekerja PT King Halim Jewerly, yang menuntut perusahaannya karena diberikan upah yang besarannya berbeda dengan teman sekerjanya yang lain.

Berdasarkan penetapan upah minimum di Kabupaten Mojokerto tahun 2013 adalah sebesar Rp.1,7 juta perbulan, sedangkan upah minimum tahun 2012 adalah sebesar Rp.1,234 ribu perbulan. Sehingga, selisih kenaikan upah minimum adalah sebesar Rp.466 ribu perbulan.

Tetapi, Kusnanto mengaku hanya diberikan kenaikan penyesuaian upah sebesar Rp.233 ribu perbulan, bukan sebesar Rp.466 ribu perbulan seperti yang diterima teman sekerjanya yang lain, yang didasarkan pada selisih kenaikan upah minimum tahun 2012 dan 2013.

Atas dasar tidak pernah diajak berunding untuk merumuskan penyesuaian kenaikan upah, Kusnanto meminta PHI Surabaya untuk menghukum perusahaan yang berlokasi di Ngoro Industri, Kav. P-1, Mojokerto, membayar kekurangan upah tahun 2013 sebesar Rp.2,5 juta.

Tidak puas dengan Putusan PHI Surabaya, PT King Halim Jewerly mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Ks/2014/PHI.Sby jo Nomor 106/G/2013/PHI.Sby yang disertai dengan memori kasasi tanggal 3 Februari 2014.

Perusahaan beralasan, bahwa penyesuaian kenaikan upah bagi pekerja yang bermasa kerja diatas 1 (satu) tahun diantaranya yaitu Kusnanto, merupakan hak prerogatif perusahaan untuk menilai tingkat produktifitasnya sebagai dasar pemberian kenaikan upah. Sehingga, besaran kenaikan upah tidak harus sama besar dengan pekerja yang lain.

Namun Mahkamah Agung tidak sependapat dengan alasan kasasi perusahaan, menurut Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh H Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., penerapan upah kerja yang berbeda dalam hubungan kerja dalam satu perusahaan yang sama, yang dilakukan perusahaan terhadap Kusnanto tanpa adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut, jelas merupakan tindakan diskriminasi, dan bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga dalam amar putusannya Nomor 165 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 Juni 2014, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT King Halim Jewerly. (Tk)

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of