Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
360

FSPILN Desak Pemerintah Serius Tangani ABK

Jakarta | Bercermin dari kasus yang terjadi di Trinidad and Tobago, 203 Anak Buah Kapal (ABK) dinyatakan menjadi korban perbudakan dan perdagangan orang, kasus 9 ABK yang membunuh kapten kapal di Taiwan, kasus 74 ABK yang Terlantar di Cape Town, dan kasus 4 ABK di Mozambique 18 bulan bekerja tidak digaji, serta  masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap, dan Pemerintah diminta harus bertindak tegas.

Salah satu langkah FSPILN saat ini adalah judicial review Pasal 28 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam permohonannya yang diregister dengan  Nomor Penerimaan Berkas 1371/PAN.MK/XII/2014 oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Senin (8/12) lalu, FSPILN menganggap tidak jelas atas wewenang dan tanggung jawab kementerian mana untuk mengatur tata cara perizinan, perekrutan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

FSPILN menganggap adanya pengaturan mengenai izin, rekrut dan perlindungan TKI yang kini dilakukan oleh BNP2TKI dan Kementerian Perhubungan, justru mengakibatkan saling lempar tanggung jawab atas belum dibayarnya upah para ABK oleh Kwojeng Trading Co.Ltd selama lebih dari 2 tahun.

Selain itu, FSPILN juga sedang menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Tegal-Jawa Tengah, yang minggu depan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah sebagai masukan terhadap maraknya kasus-kasus yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia sektor Anak Buah Kapal (ABK). Ys

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of