Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.781

Gugatan NO (Tidak Diterima), Masih Dapat Diajukan Kembali

Jakarta | Henryko Sitompul, kembali mengajukan gugatan terhadap PT Baruna Shipping Line, setelah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 285/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Juni 2012.

Tak terima dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak sejak 9 Agustus 2011 oleh perusahaan armada kapal, Henryko yang bekerja sebagai Marine Superintendent sejak tanggal 1 September 2008, dengan upah sebesar Rp.6,3 juta setiap bulan, mengajuka tututan kompensasi pesangon yang seluruhnya berjumlah lebih dari Rp.186 juta.

Dalam gugatannya yang kedua, Henryko mendalilkan diperlakukan sewenang-wenang dengan pemberian secara langsung Surat Peringatan III pada bulan Juli 2011, tanpa terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan I dan II.

Namun PT Baruna Shipping Line membantah dalil Henryko terkait pemberian Surat Peringatan. Menurut perusahaan yang diwakili oleh Henry Badiri Siahaan selaku Kuasa Hukumnya, perusahaan telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III dalam 5 (lima) bulan terakhir.

Atas gugatan Henryko melawan PT Baruna Shipping Line yang beralamat di Komp. Grand Ancol Jalan RE. Martadinata Blok B Nomor 1 Jakarta Utara, PHI Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 222/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2013, menghukum perusahaan untuk membayar uang kompensasi pesangon sebesar Rp.118 juta.

Sayangnya, Putusan PHI Jakarta diubah oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014, yang merevisi penetapan upah selama tidak dipekerjakan yang semula 16 (enam belas) bulan upah menjadi 3 (tiga) bulan upah.

Lagi-lagi Putusan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 lalu, sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sepanjang frasa “belum ditetapkan” dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi mengharuskan bagi pekerja dan pengusaha untuk tetap menjalankan kewajiban kedua belah pihak, hingga lembaga pengadilan hubungan industrial memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga, apabila dalam prakteknya, pekerja diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha tanpa adanya putusan dari pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah pekerja. (Hz)

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminboAndi Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Andi
Guest
Andi

Jika putusan NO karna kurang pihak yg digugat,kami melakukan gugatan kembali dngn menamba pihak yg digugat,pertanyaanya apa kah nanti gugtan kami ditrima atau ada putusan lain atau NO lagi??atau ditolak??makassi