Type to search

Karyawan Suzuki Gugat Perusahaan Bayar Upah 20 Tahun

Share

Tuban | Padly Sihombing menggugat PT Suzuki Finance Indonesia sebesar Rp.552 juta ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013.

Atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, Padly merasa telah dirugikan karena hilangnya penghasilan yang sedianya dapat dinikmati oleh dirinya untuk kurun waktu 20 tahun kedepan, mengingat saat ini baru berusia 35 tahun dan masih dalam masa produktif hingga mencapai usia 55 tahun.

Perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 72, Tuban tersebut, menuduh Padly yang bertugas CMO Motor telah melakukan pelanggaran berat, yaitu berupa tidak melakukan verifikasi dan validasi dokumen asli persyaratan perkreditan, serta memberikan keterangan tidak benar dengan membubuhkan “copy sesuai asli” pada aplikasi kredit.

Padly tak terima dengan tuduhan perusahaan, karena menurut dia, pemalsuan aplikasi kredit dilakukan oleh pegawai pada dealer Suzuki Paciran.

Terhadap gugatan Padly, PHI Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/G/2013/PHI.Sby tanggal 13 November 2013, yang hanya mengabulkan tuntutan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan yaitu 50,2 juta. Sedangkan mengenai tuntutan pembayaran upah selama 20 tahun, tidak dikabulkan karena tidak mempunyai dasar hukum.

Atas Putusan PHI Surabaya, PT Suzuki mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Ks/2013/PHI.Sby jo. Nomor 76/G/2013/PHI.Sby yang disertai dengan memori kasasi tanggal 12 Desember 2013.

PT Suzuki keberatan dengan jumlah uang pesangon yang ditetapkan PHI Surabaya, karena menurut perusahaan, upah Padly Sihombing yang dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon adalah sebesar Rp.2,071 juta bukan Rp.2,3 juta.

Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014, menolak permohonan kasasi PT Suzuki Finance Indonesia, karena penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di PHI Surabaya tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. (Hz)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *