Type to search

Luput Dari Kawalan Serikat Pekerja, Putusan MK Dapat Bubarkan Dewan Pengupahan

Share

Jakarta | Penentuan besaran upah minimum oleh Bupati/Walikota dan Gubernur haruslah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Provinsi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 ayat (4), juga mengatur tentang usulan besaran upah minimum dalam rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Provinsi, perhitungannya harus berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dua pasal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, diajukan oleh Alim Markus yang bertindak sebagai Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, dan kini nasibnya tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, yang diregister dengan Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014.

Sayangnya, ditengah aksi demonstrasi terkait besaran upah minimum akhir-akhir ini, tidak ada satu serikat pekerja-pun yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk mengintervensi judicial review, yang sudah disidangkan sejak tanggal 27 Februari 2014, 12 Maret 2014, 27 Maret 2014 dan 17 April 2014 lalu di Ruang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi tersebut.

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Alim Markus, maka penetapan besaran upah minimum tak lagi dapat memasukkan besaran inflasi, serta biaya transportasi pembelian barang kebutuhan hidup layak yang dalam dua tahun terakhir diterapkan di Kabupaten Karawang, sehingga upah minimum di Karawang lebih besar dari Kota/Kabupaten sekitarnya.

Selain itu, Bupati/Walikota dan Gubernur dapat menetapkan besaran upah minimum tanpa rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sehingga keberadaan Dewan Pengupahan tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain dapat dibubarkan dengan alasan telah hilangnya peranan Dewan Pengupahan, yang selama ini merekomendasikan besaran upah minimum. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *