Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
327

Mahkamah Agung Kembali Langgar Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidoarjo | Lagi, Mahkamah Agung kembali tak jadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 lalu, sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sepanjang frasa “belum ditetapkan” dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi mengharuskan bagi pekerja dan pengusaha untuk tetap menjalankan kewajiban kedua belah pihak, hingga lembaga pengadilan hubungan industrial memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga, apabila dalam prakteknya, pekerja diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha tanpa adanya putusan dari pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap pengusaha diwajibkan untuk tetap membayar upah pekerja.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung merubah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang menghukum PT Prioritas membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhitung sejak bulan Agustus 2012 hingga Oktober 2013.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014, merubah kewajiban PT Prioritas yang berada di Jalan Rungkut Kidul Industri Nomor 56-58, Surabaya, untuk membayar upah proses yang semula 15 (lima belas) bulan upah  sebesar Rp.25.3 juta menjadi hanya 6 (enam) bulan upah sebesar Rp.10.4 juta.

Dalam catatan buruhonline.com, Mahkamah Agung kerap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi terkait soal penetapan upah selama tidak dipekerjakan (proses perselisihan), yaitu diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 antara Nelly selaku Penggugat terhadap PT Bumijaya Putrakampar; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014, antara Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana melawan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan”. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of