Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
55

Mahkamah Agung Secara Masif Langgar Putusan Mahkamah Konstitusi

 

Jakarta | Kini giliran Syahriadi Nasution sebagai pekerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa yang berlokasi di Jl. Panglima Polim No. 82, Kisaran, yang dirugikan atas Putusan Mahkamah Agung yang mengubah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, terkait revisi penetapan besaran upah proses yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan.

Dalam putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Mahkamah Agung mengubah Putusan PHI Medan Nomor 19/G/2013/PHI.Mdn tanggal 30 Januari 2014, yang menetapkan kewajiban PDAM Tirta Silaupiasa kepada Syahriadi Nasution untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 12 bulan upah atau sebesar Rp.21,5 juta, menjadi hanya 6 bulan atau sebesar Rp.10,7 juta.

Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, yang memberikan pertimbangan, “…agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkana quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap…”.

Atas Putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi penetapan besaran upah proses yang telah ditetapkan oleh PHI, tetapi sebaliknya Hakim Mahkamah Agung harus menghitung besaran upah proses hingga terbitnya Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, papar Abda Khair Mufti selaku Pengurus Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) ketika dimintai pendapat oleh buruhonline.com.

Berikut adalah daftar dari catatan buruhonline.com, terkait Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai upah proses (selama tidak dipekerjakan) menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

  1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Bernard, SH.,MM. dan Buyung Marizal, SH.,MH., yang merubah putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013, yang mewajibkan PT Bumijaya Putrakampar untuk membayar upah proses kepada Nelly yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan.
  2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang mewajibkan PT Prioritas untuk membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira yang semula 15 bulan menjadi hanya 6 bulan.
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014, yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” untuk membayar upah proses kepada Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang semula 9 bulan menjadi hanya 6 bulan.
  4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Serang Nomor 16/PHI.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013,  yang mewajibkan PT Damai Indah Golf untuk membayar upah proses kepada Jhonry Evyryanto sebesar 16 bulan menjadi 6 bulan.
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H Yulius SH, MH, Dwi Tjahyo Soewarsono SH,MH, dan Arief Soedjito, SH, MH, yang merubah putusan PHI Medan Nomor 19/G/2013/PHI.Mdn tanggal 30 Januari 2014, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk membayar upah proses kepada Syahriadi Nasution sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan. (Hz)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of