Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
287

Mengundurkan Diri Karena di-PHP-in, MA Hukum Bayar Pesangon

Medan | Meskipun harus menunggu selama 3 tahun 7 bulan, Ahmad Zailani dan Soedarsono dapat tersenyum, setelah Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan pembayaran pesangonnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014, menolak permohonan kasasi dari PT Linic Graha Sentosa Medan. Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, terdapat fakta hukum bahwa surat pengunduran diri yang dibuat oleh Ahmad Zailani dan Soedarsono didahului adanya janji perusahaan yang akan memberikan pesangon setelah diserahkannya surat pengunduran diri.

Atas janji adanya pemberian pesangon, maka Ahmad Zailani dan Soedarsono membuat, menanda-tangani dan menyerahkan surat pengunduran diri tanggal 16 Oktober 2010. Fakta hukum tersebut, dinilai Mahkamah Agung bukan merupakan keinginan mengundurkan diri secara murni yang dilakukan oleh Ahmad Zailani dan Soedarsono.

Sehingga menurut Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut diatas, Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/G/2012/PHI.Mdn tanggal 31 Mei 2012.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin No.34 – C/343 – C, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukan PHK sebagai akibat pengunduran diri karena tidak sesuai ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tetapi menurut Mahkamah Agung, PHK yang dilakukan oleh PT Linic Graha Sentosa Medan adalah PHK karena efisiensi. Sehingga PHI Medan dan Mahkamah Agung menghukum perusahaan tersebut untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang yang seluruhnya sebesar Rp.53 juta.

Ahmad Zailani mengaku baru bekerja diperusahaan selama 2 tahun 10 bulan sebagai office boy dengan upah sebesar Rp.1,1 juta sebulan, sedangkan Soedarsono telah bekerja sejak 10 tahun 3 bulan sebagai kolektor dengan menerima upah Rp.1,8 juta sebulan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, Ahmad Zailani dan Soedarsono dapat dipastikan berharap, atas penyelesaian kasus yang dialaminya menjadi contoh bagi pekerja yang diiming-imingi akan diberikan uang pesangon setelah mengundurkan diri, atau dalam bahasa sekarang disebut hanya di-PHP (Pemberi Harapan Palsu) oleh pengusaha. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of