Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
533

Pelatih Fitness Celebrity Menolak SP dan Demosi, Berujung PHK

Surabaya | Drg. Lina Masary menolak diberikan Surat Peringatan I, setelah dianggap melawan perintah atasan pada tanggal 12 September 2011. Akibat dari penolakan tersebut, PT Exertainment Indonesia menurunkan jabatannya dari yang semula fitness development coach menjadi celeb x coach terhitung tanggal 26 September 2011.

Atas penurunan jabatan (demosi) itu, Lina Masary mengajukan keberatan dan menyebabkan perusahaan yang mengelola Celebrity Fitness tersebut, menjatuhkan skorsing tertanggal 3 Oktober 2011, yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja.

Tak terima dengan tindakan perusahaan yang berada di Plaza Tunjungan IV, Lt. 5, Jl. Embong Malang No. 7-21, Surabaya itu, Lina Masary mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuntutan pernyataan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan dan mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.78,6 juta.

Namun, PHI Surabaya tidak sependapat dengan dalil gugatan yang diajukan Lina. Menurut PHI Surabaya, tindakan perusahaan yang memberikan Surat Peringatan I telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan, dan penurunan jabatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyebabkan upah yang diterima Lina berkurang.

Sehingga, dalam putusannya Nomor 21/G/2012/PHI.Sby tanggal 9 Juli 2012, PHI Surabaya menolak gugatan Drg. Lina Masary seluruhnya.

Setelah PHI Surabaya menyatakan putusannya berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada tanggal 31 Januari 2013, Lina Masary yang merasa belum mendapatkan keadilan atas hak-haknya, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli 2013.

Dalam alasan PK-nya, Lina membantah Peraturan Perusahaan yang dijadikan sebagai dasar pemutusan hubungan kerjanya tanggal 3 Oktober 2011, karena Peraturan Perusahaan tertanggal 28 Oktober 2011 tersebut belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat saat dirinya diputuskan hubungan kerja, dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mem-PHKnya.

Akan tetapi, Majelis Hakim PK pada Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan alasan-alasan yang diajukan Lina Masary, dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim PHI Surabaya dalam memeriksa serta memutus perkara. Sehingga dengan demikian, pada tanggal 16 April 2014 permohonan peninjauan kembali Drg. Lina Masary yang terdaftar dengan perkara Nomor 10 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 ditolak seluruhnya. (Tk)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of