Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
25

Pengajar Untirta Serang, Siap Uji UU BPJS Ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta | Pasal 11 huruf h dan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan digugat Dosen Universitas Tirtayasa-Serang, Fathul Mu’in ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Menurut Fathul, Mahkamah Konstitusi harus memberikan tafsir konstitusi tentang apa yang dimaksud kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 huruf h UU BPJS.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan.

Selain itu, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU BPJS juga mesti diperjelas sepanjang mengenai maksud dalam “pelayanan publik tertentu”, yang antara lain dalam penjelasan ketentuan tersebut terkait dengan pemrosesan ijin usaha, ijin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan.

“Dalam waktu dekat, kami akan meminta penafsiran MK agar ada kepastian hukum sanksi administrasi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran kepesertaan BPJS,” ujar Fathul yang juga sebagai Direktur Riset dan Advokasi Pusat Studi Nusantara (Pustara), di Jakarta, Minggu (14/12). Hz

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of