Type to search

Perusahaan Jasa Layanan Sosial Kesehatan Uji UU BPJS

Share

Jakarta | Karena tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan, karena adanya ketentuan pemberi kerja wajib hanya menggunakan satu-satunya pemberi layanan kesehatan, perusahaan jasa layanan sosial mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, terkait adanya ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

PT Ramamhuza Bhakti Husada dan PT Abdi Waluyo Mitrasejahtera yang menjadi Pemohon III dan IV beranggapan, bahwa dengan adanya kewajiban untuk memilih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja, maka penyelenggaraan kegiatan jasa layanan sosial, diantaranya adalah kedua perusahaan tersebut yang harus dilaksanakan secara demokratis menjadi hilang akibat monopoli yang dilakukan oleh negara melalui BPJS.

Menurut Danial Aldriansyah selaku Direktur PT Ramamhuza Bhakti Husada, justru ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU BPJS dapat diartikan bahwa Negara telah melepaskan tanggungjawab dalam pemenuhan jaminan sosial khususnya kesehatan kepada warganegaranya.

Selain kedua perusahaan diatas, permohonan juga ditanda-tangani oleh PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, dan dua orang perseorangan, yaitu dan Sarju dan Imron Sarbini.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 55 UU BPJS telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.                      

Mahkamah Konstitusi telah meregister permohonan yang diajukan oleh perusahaan jasa layanan sosial tersebut, dengan perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 yang rencananya sidang panel pertama akan digelar Rabu, 7 Januari 2015 Pukul 14.00 Wib, di Gedung Mahkamah Konstitusi. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *