Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
861

PHI Terbitkan Penetapan Pesangon, Bukan Putusan

Batam | Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 83 ayat (1) menyebutkan: “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”.

Itulah yang menjadi dasar hukum bagi Karolina Dengen di Mahkamah Agung, yang bekerja sebagai Senior Administrator di PT Samudera Oceaneering, yang berada di Komplek Bintang Industrial Park Lot Nomor 29, Batu Ampar, Batam.

Karolina mengajukan keberatan (eksepsi) atas permohonan pemutusan hubungan kerja, yang dilayangkan perusahaan tempatnya bekerja, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Menurutnya, PT Samudera Oceaneering harus mengajukan permohonan mediasi terlebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan ke PHI Tanjung Pinang. Sehingga, gugatan terhadap dirinya yang tidak disertai risalah mediasi dari Dinas Tenaga Kerja, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam permohonannya, PT Samudera Oceaneering tidak dapat menghindari pemutusan hubungan kerja terhadap Karolina Dengen, karena sejak tanggal 1 September 2012 akan dilakukan restrukturisasi pada bagian Karolina oleh Management yang berlokasi di Singapura. Dan PT Samudera Oceaneering hendak memberikan Karolina kompensasi PHK dua kali ketentuan undang-undang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.153 juta.

Atas permohonan PHK PT Samudera Oceaneering tersebut, PHI Tanjung Pinang justru memberikan Penetapan (beschikking) Nomor 02/P/2012/PHI.PN.TPI., tanggal 13 Februari 2013, yang memberikan izin kepada PT Samudera Oceaneering untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan memerintahkan pembayaran uang pesangon kepada Pekerja Karolina sebesar Rp.153 juta.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan atas berkas permohonan kasasi yang diajukan oleh Karolina Dengen tanggal 20 Februari 2013, Mahkamah Agung tak sependapat dengan PHI Tanjung Pinang.

Menurut Mahkamah Agung, meskipun PT Samudera Oceaneering mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dan bukan gugatan pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi Mahkamah menilai, dalil permohonan yang diajukan adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang harus digolongkan sebagai perkara contesiosa bukan voluntaria, oleh karenanya harus diselesaikan dengan putusan bukan penetapan.

Contesiosa adalah produk pengadilan yang sesungguhnya berdasarkan atas adanya suatu perselisihan atau sengketa dua pihak atau lebih yang diajukan ke muka pengadilan dan diselesaikan dengan putusan. Sedangkan voluntaria merupakan ketetapan pengadilan atas sebuah perkara permohonan yang tidak ada pihak lawan atau tergugatnya, sehingga disebut jurisdiction valuntaria.

Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak sependapat dengan PHI Tanjung Pinang yang memutus perkara tanpa mempertimbangkan adanya risalah mediasi, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 83 UU PPHI. Sehingga, Mahkamah Agung berpendapat, gugatan yang diajukan tanpa risalah mediasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, dalam putusannya Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Karolina Dengen, dan membatalkan Penetapan PHI Tanjung Pinang Nomor 02/P/2012/PHI.PN.TPI., tanggal 13 Februari 2013.

Sebagai catatan buruhonline.com, perkara permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh PT Samudera Oceaneering terhadap Karolina Dengen dapat dikatakan menarik, karena berbeda dengan perkara lainnya, meskipun substansi persoalan pernah terjadi ditempat lain.

Hal yang menarik adalah, PT Samudera Oceaneering mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, dan bukan gugatan pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut sesungguhnya telah sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam kedua pasal tersebut, secara tegas menyebutkan, pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah memperoleh “penetapan” yang diajukan dengan permohonan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sehingga terdapat pertentangan antara UU Ketenagakerjaan dengan UU PPHI, disatu sisi UU Ketenagakerjaan mengatur penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui permohonan, tetapi Pasal 81 UU PPHI menegaskan penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui gugatan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of