Type to search

PPMI Lolos Dari Tuntutan Royal Standard 45 Milyar

Share

Karawang – “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)”, demikian amar putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Krw yang dibacakan oleh Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Selasa (9/12) siang tadi.

“Allahu Akbar! Allahu Akbar!”, teriak Ade Charim Morgana sebagai pekerja PT Royal Standard sekaligus sebagai Ketua Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT Royal Standard, yang menjadi Tergugat.

Selain Ade,  ada 20 pekerja PT Royal Standard lainnya yang turut dijadikan Tergugat, yaitu  Sekretaris, Bendahara, Divisi Antar Lembaga, Wakil Sekretaris, Divisi Pendidikan dan Dakwah, Hubungan Antar Lembaga, Divisi Antar Lembaga, Divisi Advokasi dan Hukum serta Wakil Bendahara PP PPMI PT Royal Standard.

Dalam pendapat hukumnya, PN Karawang tidak sependapat dengan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat PT Royal Standard. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan oleh perusahaan yang bergerak dalam produk amplop tersebut, telah mencampur adukkan antara dalil mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja, dengan kerugian materiil dan imateriil sebesar lebih dari Rp.45 Milyar.

“Mogok itu hak dasar kami selaku pekerja, dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan”, papar Cita Purnamasari yang bekerja sejak tahun 2011 di PT Royal Standard dan juga sebagai Sekretaris Bidang Advokasi.

Sedangkan menurut Majelis Hakim, sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh Ade Charim Morgana, dkk pada tanggal 27 Februari 2013, masih menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga, gugatan perusahaan yang berada di Jalan Raya Klari No. 45, Karawang tersebut, dianggap premature.

Sebelumnya, PN Karawang mengeluarkan putusan sela yang dibacakan Selasa (14/10) lalu, dan menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang didaftarkan oleh PT Royal Standard.

Royal Standard mempermasalahkan mogok kerja yang dilakukan oleh Ade, dkk, karena menghalangi kendaraan yang akan keluar masuk area perusahaan hingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.45,7 Milyar. Namun, Royal Standard harus menelan pil pahit atas tidak diterima gugatannya.

Namun demikian, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak menerima, terutama kepada Penggugat yang dihadiri oleh Kemal SH, untuk dapat mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *