Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
35

Ribuan Buruh Paksa Pengusaha di-Karawang Pekerjakan Warga Lokal

Karawang | Ribuan buruh, petani, aktifis masyarakat dan lingkungan, wartawan, seniman, santri dan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Bersama Karawang (ABK) melalukan unjuk rasa didepan Kantor Pemerintahan Kabupaten Karawang, Rabu (24/12) siang ini.

Pengunjukrasa mendesak Plt. Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana yang semula menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang, untuk memberikan sanksi tegas kepada pengusaha di Karawang yang enggan mengutamakan tenaga kerja lokal bekerja di perusahaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), mewajibkan setiap pengusaha yang berada di Kabupaten Karawang, untuk mempekerjakan masyarakat yang berdomisili di Karawang sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja disatu perusahaan di Karawang.

Selain itu, Perdanaker Karawang dalam Pasal 68 ayat (1), juga mengatur sanksi, pengusaha yang tidak mengutamakan untuk mempekerjakan masyarakat yang berdomisili di Karawang, diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hampir genap 4 (empat) tahun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang disahkan oleh mantan Bupati Karawang, Ade Swara, tepatnya 20 Januari 2011 lalu. Meskipun kini sang Bupati tersangkut kasus korupsi, tetapi dimasa kepemimpinannya-lah Perdanaker Karawang ditetapkan.

 “Utamakan tenaga kerja lokal dari masyarakat Karawang disetiap perusahaan dan harus tanpa pungutan biaya!!!”, tegas Abda Khair Mufti selaku juru bicara ABK yang juga penduduk asli Karawang pada buruhonline.com.

Keharusan setiap perusahaan mempekerjakan tenaga kerja lokal adalah bentuk tanggungjawab Negara cq. Pemerintah/Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of