Type to search

Surat Peringatan Meski Tidak Ditandatangani Pekerja, Tetap Sah dan Berlaku

Share

Bogor | Penolakan yang dilakukan oleh Jenny Lubis, dkk (7 orang) terhadap pemberian Surat Peringatan Pertama yang diberikan oleh PT Busana Prima Global, berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Jenny diputuskan hubungan kerja, setelah dirinya menolak SP-1 dan kemudian berbuntut pada pemindahan tugas (mutasi) dirinya yang juga ditolak olehnya dengan cara tidak melakukan pekerjaan bersama 37 orang pekerja lainnya pada 18 Januari 2010.

Perusahaan menganggap tindakan Jenny bersama kawan-kawannya telah melakukan pelanggaran berat, yaitu menghasut dan mengajak pekerja lain untuk tidak bekerja yang mengakibatkan keterlambatan produksi, sehingga perusahaan yang berlokasi di Jl Mercedes Benz, Cicadas, Gunung Putri, Bogor itu, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dengan Jenny, dkk terhitung sejak tanggal 19 Januari 2010.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, sependapat dengan dalil gugatan perusahaan dan ahli ketenagakerjaan yang dihadirkan oleh perusahaan, yaitu Payaman Simanjuntak yang menyatakan, surat peringatan meskipun tidak ditanda-tangani oleh pekerja dinyatakan sah dan berlaku.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung menganggap wajar adanya mutasi yang diputuskan oleh perusahaan, terlebih mutasi tersebut tidak disertai dengan adanya pengurangan upah atau hak-hak pekerja lainnya. Sehingga, penolakan surat peringatan dan mutasi yang disertai dengan tidak bekerjanya Jenny dkk dianggap sebagai mogok kerja tidak sah.

Dalam amar putusan Nomor 130/G/2010/PHI.BDG tanggal 27 Oktober 2010, PHI Bandung menyatakan putus hubungan kerja antara Jenny Lubis, dkk (7 orang) dengan PT Busana Prima Global, karena melakukan mogok kerja tidak sah, dan Jenny, dkk (7 orang) hanya berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebesar Rp.20,8 juta.

Tak terima dengan putusan PHI Bandung, Jenny dkk mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi yang diregisterasi dengan perkara Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2011 tanggal 30 November 2011, dan permohonan peninjauan kembali yang diregisterasi dengan perkara Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 23 Mei 2014, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *