Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
241

Bulan Depan, Aljabar Siap Daftarkan Judicial Review Perda Ketenagakerjaan

Karawang | Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Agus Humaedi menyatakan organisasinya yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), siap menguji keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ke Mahkamah Agung, setelah dilakukan workshop bersama Trade Union Right Centre (TURC) tanggal 14 Februari 2015 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Agus, pada saat rapat aliansi dengan para pimpinan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Karawang, Sabtu (24/1) siang. Bertempat di Kantor DPP FSPS, Pintu Tol Karawang Timur, Agus memaparkan beberapa alasan yang membuat organisasinya wajib menolak Perda yang dianggap sesat tersebut.

Menurut Agus, isi pasal perpasal Perda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat hanya copy paste dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan tidak lebih baik. “Perda ini justru lebih buruk dari Undang-undang Ketenagakerjaan”, ujarnya ketika ditanya alasan penolakannya oleh buruhonline.com.

“Perdanaker Jawa Barat ini justru melegalkan kembali sistem kerja kontrak dan outsourcing”, papar Agus.

Senada dengan Agus, Wahidin selaku Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Cabang Kabupaten Karawang, mempertegas pernyataan Agus, bahwa ada keinginan pengusaha untuk melegalkan kembali sistem kerja kontrak dan outsourcing di Jawa Barat.

Menurut Wahidin, ketentuan Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat, bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Perda ini harus dibatalkan!”, tukas Wahidin. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of