Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2

Buruh Bekasi Desak Mahkamah Agung Bentuk PHI di Bekasi

Jakarta | Sebanyak 100-an buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung Mahkamah Agung, Rabu (14/1) siang.

Yosep, perwakilan buruh yang juga Ketua Cabang FPBI Bekasi meminta Mahkamah Agung untuk menyelesaikan kasus perburuhan yang sedang berjalan. “Kami menuntut Mahkamah Agung segera membentuk Pengadilan Hubungan Industrial di Bekasi”, ujar Yosep kepada buruhonline.com.

Menurut Yosep, dirinya merasa bahwa proses mencari keadilan bagi buruh di PHI tidak murah. Hal tersebut, terbukti dari kebutuhan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh buruh untuk menghadiri persidangan yang tidak cukup satu kali kehadiran dari Bekasi ke PHI yang berada di Bandung.

Kebutuhan pembentukan PHI di Bekasi menjadi urgent, apalagi Bekasi dan sekitarnya termasuk Karawang, merupakan salah satu kabupaten/kota yang daerahnya padat industri. Namun seperti yang dituturkan Yosep, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaku kesulitan mencari tanah untuk pembangunan gedung PHI yang cukup mahal.

Selain itu, para pengunjukrasa juga meminta Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran, untuk dijadikan pegangan bagi Hakim PHI, atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011.

MK menilai, bahwa frasa “belum ditetapkan” dalam pengaturan pemutusan hubungan kerja sepihak yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, harus dimaknai kewajiban untuk tetap membayar upah selama tidak dipekerjakan hingga putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi pelaksanaannya, dalam catatan buruhonline.com terdapat lima putusan MA yang mengabaikan putusan MK. Dalam pertimbangan hukumnya, MA mengubah besaran pembayaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja menjadi hanya 6 bulan, meskipun PHI memutuskan lebih dari 6 bulan.

Selain beberapa tuntutan diatas, FPBI juga meminta Mahkamah Agung membersihkan mafia peradilan penyelesaian perselisihan perburuhan, yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of