Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
206

Buruh Singaperbangsa Siap Uji Keberadaan PHI ke MK

Karawang | Genap sepuluh tahun keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa hubungan industrial, antara pekerja dengan buruh akan di-uji ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/1) mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Humaedi Abdilah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) kepada buruhonline.com, saat menggelar diskusi bersama beberapa pengurus serikat pekerja di PVJ Cafe, Karawang Sabtu (10/1) sore tadi.

“Persiapan untuk menguji keberadaan PHI sudah hampir rampung, dan kami akan mendaftarkannya Rabu esok dengan diantar 500 orang massa perwakilan buruh”, ujar Agus.

Menurut Agus, PHI yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu, hakikatnya adalah amanat ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sistem beracara dalam UU PPHI tidak seperti yang diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan.

Agus menganggap, penyelesaian sengketa perburuhan menggunakan sistem UU PPHI, justru tidak memberikan keadilan bagi buruh yang keberadaannya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha yang mempunyai sumber daya dan sumber dana. Buruh dipaksa untuk mampu menguasai hukum acara terkait gugat menggugat, membuat replik dan lain sebagainya.

Selain itu, apabila ada buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dan dimenangkan dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pengusaha tidak mau mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh tersebut harus menggugat pengusaha. Ketika menggugat, karena surat gugatan tidak benar dalam menyusunnya akibat kekurang-mampuan si buruh tersebut, kemudian gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim PHI, bahkan tidak jarang pula yang gugatannya ditolak karena kurangnya bukti yang dimiliki buruh itu sendiri, jelas Agus.

Agus juga mempersoalkan ketidak-konsistenan antara UU Ketenagakerjaan dengan UU PPHI. Dalam UU Ketenagakerjaan, pengajuan penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja menggunakan mekanisme permohonan (gugatan voluntair), yang pada akhirnya Hakim menerbitkan penetapan (beschikking) mengenai permohonan pemutusan hubungan kerja si pengusaha.

Dalam UU PPHI, pengajuan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja menggunakan mekanisme gugatan contentiosa, yang pada akhirnya Hakim menerbitkan putusan (vonis). Perbedaan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial yang dipaparkan Agus sangat jelas dan tegas tersebut dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Pasal 81 UU PPHI.

Apakah Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi akan sependapat dengan pendapat Agus, dan menyatakan untuk membubarkan, atau setidak-tidaknya mengubah sistem beracara di Pengadilan Hubungan Industrial? Akan tetapi, terlepas dari pertanyaan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Agus dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa patut untuk diapresiasi. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of