Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
150

Dikelilingi Pengusaha, Revisi UU Tenaga Kerja Menggelinding ke DPR

Jakarta | Tersebut, Sofjan Wanandi sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan selaku Kepala Staff Kepresidenan, Jan Darmadi dan Rusdi Kirana diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), adalah pengusaha yang telah puluhan tahun malang melintang dalam industri di Indonesia.

Sofjan Wanandi adalah pemilik Gemala dan Santini Group, kiprahnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), nyaris melakukan perubahan revolusioner hukum ketenagakerjaan. Untungnya, dalam Putusan Nomor 96/PUU-XII/2013 tanggal 7 Mei 2014 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review yang diajukannya.

Kala itu, Sofjan Wanandi menginginkan sistem kerja kontrak atau disebut dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan nama perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sehingga jika buruh ingin menjadi pekerja tetap, maka harus menempuh proses gugat menggugat di PHI. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, buruh hanya cukup melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan yang juga pensiunan Jenderal TNI adalah pemilik Grup Toba Sejahtera yang mempunyai bidang usaha tambang batubara di Kalimantan, pembangkit listrik di Kutai Kalimantan Timur, dan juga binis migas di blok timur Madura, dengan luas luas area pertambangan batu bara mencapai 7 ribu hektar lebih dengan total produksi batu bara pertahun mencapai 12 juta ton.

Lalu Jan Darmadi merupakan teman dekat dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang merupakan pendiri PT Jakarta Setiabudi International, pemilik Hotel Mandarin, Mercure Ancol, Jakarta Theatre, dan Setiabudi Building. Kemudian terakhir, Rusdi Kirana adalah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kini menjabat Presiden Direktur dan CEO PT Lion Mentari Airlines, dan mengoperasikan maskapai Lion Air.

Masuknya sejumlah nama pengusaha, yang kini berada di sekeliling Presiden Joko Widodo, bukan tak mungkin bisa menimbulkan bahaya conflict of interest. Hasil kerja nyata dari hubungan yang berlangsung dengan sistem simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha itu, kini adalah lolosnya rencana perubahan (revisi) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of