Type to search

Geber BUMN Siap Lawan Hanif Terkait Permen Outsourcing Asing

Share

Bogor | Koordinator Gerakan Bersama Pekerja/Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN), Achmad Ismail, menyatakan sikap penolakannya terhadap penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Ditemui disela-sela acara Konsolidasi Nasional Geber BUMN, yang diadakan di Villa Baladegana, Gunung Geulis, Bogor, Sabtu (31/1) siang tadi. Pria yang kerap disapa Ais itu, siap beradu argumentasi dengan M Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan di era Presiden Joko Widodo ini.

“Direktur BUMN yang berasal dari asing saja kami tolak, apalagi perusahaan outsourcing yang modalnya dari asing”, tegas Ais kepada buruhonline.com.

Dalam Permenaker tersebut, diatur secara tegas mengenai syarat prosedural dan perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang umum disebut outsourcing berasal dari modal/warganegara asing.

Menurut Ais, jika perusahaan atau orang asing boleh mempunyai perusahaan outsourcing di negara kita, maka kedaulatan hak bekerja rakyat Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, betul betul semakin terjajah.

Pemerintah beralasan bahwa, Pemenaker tersebut dibuat dalam rangka peningkatan investasi dan memperluas kesempatan kerja, sehingga menjadi bahan pertimbangan yang mendasar atas terbitnya Permenaker yang ditanda-tangani Hanif, pada tanggal 31 Desember 2014 lalu itu. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *