Type to search

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Bukan Kewenangan PHI

Share

Pekanbaru | Harungguan Sianturi menggugat PT Tumpuan dengan amar kedua tuntutan (petitum), yang meminta agar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan PT Tumpuan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam alasan-alasan gugatannya, Harungguan tidak dapat menerima pemindahan tugas (mutasi) terhitung sejak tanggal 18 Februari 2011, yang diperintahkan oleh perusahaan kepala sawit yang berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut.

Menurut Harungguan, mutasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak masuk akal. Karena dirinya dimutasikan ke lokasi yang masih sangat memprihatinkan, yaitu lahan yang masih ditumbuhi semak belukar. Sedangkan dirinya telah mampu mengelola kebun kelapa sawit dengan  hasil panen sebanyak lebih dari 400 ton perbulan.

Atas kejadian tersebut, Harungguan meminta PHI Pekanbaru untuk menyatakan tindakan PT Tumpuan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan menuntut uang pesangon sebesar Rp.279 juta.

Namun, PHI Pekanbaru menilai, tuntutan pernyataan Perbuatan Melawan Hukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, karena PHI berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, hanya memeriksa dan memutus 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, pemutusan hubungan kerja, kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Sehingga, dalam putusannya Nomor 10/G/2012/PHI.Pbr tanggal 12 Juli 2012, PHI Pekanbaru menyatakan gugatan Harungguan Sianturi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Meskipun Harungguan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 16 April 2014, mempunyai pendapat yang sama dengan PHI Pekanbaru.

Dalam pendapat hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Harungguan Sianturi dalam posita maupun petitumnya mendalilkan tentang PT Tumpuan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, dengan demikian telah mengaburkan pokok gugatan, untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *