Type to search

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial Dipastikan di-Uji ke MK

Share

Karawang | Chaerul Eillen memastikan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) pada Rabu (14/1) mendatang, akan mendaftarkan permohonan uji formil dan materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut laki-laki yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan HAM di FSPS ini, pihaknya sudah mendapatkan ijin dari pihak Polda Metro Jaya terkait pendaftaran permohonan judicial review yang rencananya akan diantar oleh dua ratusan perwakilan buruh dari beberapa daerah, yaitu Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon dan Majalengka.

Karyawan yang masih aktif bekerja di Nestle ini menuturkan, bahwa keberadaan dan sistem beracara melalui mekanisme gugat menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 2/2004, berbeda dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kepada buruhonline.com, Minggu (11/1), Chaerul mengkritik prosedur beracara di PHI. “UU 13/2003 sudah jelas mengatur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui permohonan, bukan gugatan”, papar Chaerul.

Seperti yang telah disampaikan oleh Agus Humaedi Abdilah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) kepada buruhonline.com, Sabtu (10/1) sore. PHI yang dibentuk berdasarkan UU 2/2004 itu, hakikatnya adalah amanat ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU 13/2003. Akan tetapi, sistem beracara dalam UU PPHI tidak seperti yang diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan.

Agus menilai, buruh yang keberadaannya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha, dipaksa untuk mampu menguasai hukum acara terkait gugat menggugat, membuat replik dan lain sebagainya. Contohnya, apabila ada buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dan dimenangkan dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pengusaha tidak mau mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh tersebut harus menggugat pengusaha. Ketika menggugat, karena surat gugatan tidak benar dalam menyusunnya akibat kekurang-mampuan si buruh tersebut, kemudian gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim PHI, bahkan tidak jarang pula yang gugatannya ditolak karena kurangnya bukti yang dimiliki buruh itu sendiri, jelas Agus. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *