Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
288

Ketika Gugatan Ditolak, Kelanjutan Hubungan Kerja Justru Menjadi Hilang

Surabaya | Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha, semakin dipandang tidak adil. Demikian seperti dituturkan Muhammad Hafidz, salah satu Pemohon yang pada tanggal 14 Januari 2015 mendatang (bertepatan dengan 10 Tahun PHI) akan menguji keberadaan lembaga peradilan PHI ke Mahkamah Konstitusi.

Hafidz menilai, PHI semakin tidak murah, tidak cepat dan tidak adil. Senada dengan penilaian Hafidz, dalam praktek penyelesaian sengketa hubungan kerja, justru hak-hak pekerja termasuk diantaranya kelanjutan hubungan kerja menjadi samar-samar atau hilang.

Hal tersebut diantaranya terdapat dalam perkara antara Djuki melawan PT Darmo Green Land di PHI Surabaya. Djuki yang bekerja sejak 1 Desember 2005, terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja, karena PT Darmo Green Land tidak mau menjalankan anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Surabaya, dan juga tidak mengajukan gugatan ke PHI.

Padahal dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004, pihak yang menolak anjuran-lah yang mengajukan gugatan ke PHI. Akan tetapi, Djuki sebagai pihak yang menerima isi anjuran harus mengajukan gugatan ke PHI, agar kepastian hukum atas kelanjutan hubungan kerjanya menjadi jelas.

Sayangnya, gugatan Djuki berupa tuntutan uang pesangon sebesar Rp.41,3 juta terhadap perusahaan yang berada di Jalan Pattimura, Green Garden Blok E No. 11, Surabaya itu, ditolak oleh PHI Surabaya sebagaimana anar Putusan Nomor 133/G/2012/PHI.Sby tanggal 29 April 2013.

Atas penolakan gugatan tersebut, Djuki merasa PHI Surabaya belum memberikan kepastian, apakah status hubungan kerjanya dikatakan berlanjut atau tidak? Sehingga Djuki mengajukan kembali gugatan ke PHI Surabaya yang diregister dengan perkara Nomor 51/G/2013/PHI.Sby, dan diputus pada tanggal 16 September 2013, yang menyatakan gugatan Djuki ne bis in idem dan tidak dapat diterima.

Tak puas dengan putusan PHI Surabaya, Djuki mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. jo Nomor 51/G/2013/PHI.Sby yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2013.

Djuki beranggapan, meskipun PHI Surabaya telah menerbitkan Putusan Nomor 133/G/2012/PHI.Sby tanggal 29 April 2013, dan Nomor 51/G/2013/PHI.Sby, dan diputus pada tanggal 16 September 2013, akan tetapi belum ada amar putusan yang menentukan kelanjutan hubungan kerja dirinya dengan PT Darmo Green Land.

Namun, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung tidak sependapat dengan alasan Djuki yang justru logis dan patut dipertanyakan, sepanjang mengenai bagaimana kelanjutan hubungan kerja Djuki selanjutnya setelah gugatannya ditolak.

Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 April 2014, menolak permohonan kasasi Djuki untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum bahwa pokok perkara yang diajukan Djuki telah pernah diputus dalam perkara sebelumnya. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of