Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
246

Lambannya Eksekusi Sharp, MA Minta Penjelasan Ketua PHI Bandung

Jakarta | Mahkamah Agung meminta Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk segera memberikan penjelasan atas belum dilaksanakannya Perjanjian Bersama oleh PT Sharp Semiconductor Indonesia, terkait telah adanya kesepakatan untuk menetapkan status hubungan kerja Adi Sukmono, dkk (53 orang) menjadi pekerja tetap.

Dalam surat Nomor 051/PAN/HK.03/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang ditanda-tangani Soeroso Ono, SH.,MH., selaku Panitera Mahkamah Agung, dan ditujukan langsung ke Ketua PHI Bandung, permintaan penjelasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Agus Humaedi Abdilah selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) tanggal 26 Desember 2014.

Agus mempertanyakan proses pelaksanaan (eksekusi) Perjanjian Bersama yang telah di register dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning), Nomor 25/Eks/2014/PB/PHI/PN.Bdg, yang hingga kini belum dijalankan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jl. Permata Raya Lot F3, Karawang, Kawasan Industri KIIC, Kabupaten Karawang tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya oleh buruhonline.com, Sharp mengakui belum adanya pelaksanaan terhadap pengangkatan 53 orang pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Karena menurut surat yang ditanda-tangani oleh Soegiharto, SH selaku Pengacara PT Sharp, penundaan pengangkatan karyawan tersebut disebabkan adanya perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh Ketua PUK SPEE Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dony Subiyantoro dengan PT Sharp.

Dalam perubahan isi perjanjian yang semula telah disepakati terkait pengangkatan karyawan yang akan dilakukan paling lambat tanggal 21 Juni 2014 sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Perjanjian Bersama tanggal 4 Juli 2013, diubah hingga tanggal 20 Juni 2015.

Adi Sukmono, dkk keberatan dengan surat jawaban Sharp dan adanya perubahan isi perjanjian yang awalnya telah disepakati. Menurut Adi Sukmono melalui Kuasa Hukumnya, kepada buruhonline.com Choerul Eillen dari DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa menegaskan, “kami menolak adanya perubahan isi perjanjian tersebut, dan ternyata dilakukan oleh pihak yang tidak berhak karena tidak pernah mendapatkan persetujuan atau surat kuasa”., ungkap Choerul. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of