Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
269

Mahkamah Agung Batalkan Pemberian Upah Proses PHI

Medan | Dalam putusannya Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Oktober 2014, Mahkamah Agung menilai anggapan PT Kokonako Indonesia terhadap I Bun Hin yang dianggap mengundurkan diri sejak September 2013, tanpa disertai adanya bukti pemanggilan bekerja, sehingga I Bun Hin tetap mendapatkan haknya atas uang pesangon sebesar Rp.90 juta, akan tetapi tidak berhak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Mahkamah Agung menghilangkan kewajiban PT Kokonako Indonesia terhadap I Bun Hin, yang dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 106/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 15 April 2014, mewajibkan perusahaan yang berlokasi di Jl. Abdul Malik No. 34-C, Medan itu, untuk membayar upah proses selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan September 2013 hingga April 2014.

I Bun Hin beralasan, bahwa ketidak-hadirannya lagi di perusahaan, selain karena dirinya sudah dinon-aktifkan dari jabatannya semula sebagai Manager Operasional sejak 8 Juli 2013. Akan tetapi juga disebabkan, perusahaan seolah-olah hanya menyuruhnya masuk bekerja tetapi tidak melakukan pekerjaan, yaitu hanya duduk-duduk saja. Sehingga, I Bun Hin merasa diperlakukan dengan tidak layak, atau dalam pengertiannya dibuat agar dirinya mengundurkan diri dari perusahaan.

Perlakuan perusahaan tersebut, memaksa I Bun Hin untuk menggugat perusahaan ke PHI Medan, dengan tuntutan pembayaran uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.313,6 juta. Selain alasan perlakuan, I Bun Hin juga sudah tidak lagi diberikan upah sejak bulan September 2013. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of