Type to search

Mahkamah Agung Kembali Potong Upah Proses

Share

Riau | “…di samping juga memperhatikan jurispudensi yang telah ada tentang besarnya upah proses, maka besarnya upah proses sudah seadilnya ditetapkan sebesar 6 (enam) bulan upah”, ujar Dr. Yakup Ginting, SH.,CN.,M.Kn. selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung membacakan amar pertimbangan hukum Perkara Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 September 2014.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai, bahwa karena dengan kenyataan tidak bekerjanya Pekerja dengan tetap adanya beban pembayaran upah, akan tetapi di sisi lain pihak pengusaha tidak menerima kontra prestasi atas jasa pekerjaan oleh pekerja, maka lamanya proses penyelesaian sengketa antara pekerja dengan pengusaha, seharusnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.

Putusan Mahkamah Agung mengubah amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/G/2013/PHI.Pbr tanggal 20 Februari 2014, yang telah menetapkan upah proses yang harus dibayar oleh DPD Gapeksindo Provinsi Riau yang berkedudukan di Jl. Thamrin, No. 106, Pekanbaru, kepada Muhammad Hidayat sebesar 8 (delapan) bulan upah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mendasarkan pada adanya jurisprudensi terkait besaran penetapan upah proses hanya 6 (enam) bulan upah. Padahal, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, tidak sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, yang harus menetapkan besaran upah proses hingga waktu terbitnya Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, bukan hanya 6 (enam) bulan.

Berikut adalah daftar dari catatan buruhonline.com, terkait Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai upah proses (selama tidak dipekerjakan) menunggu putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Bernard, SH.,MM. dan Buyung Marizal, SH.,MH., yang merubah putusan PHI Tanjung Pinang Nomor 35/G/2012/PHI.PN-TPI tanggal 30 Januari 2013, yang mewajibkan PT Bumijaya Putrakampar untuk membayar upah proses kepada Nelly yang semula 12 bulan menjadi hanya 6 bulan.

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, yang mewajibkan PT Prioritas untuk membayar upah proses kepada Sjeri Karma Sigit Sandira yang semula 15 bulan menjadi hanya 6 bulan.

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H. Djafni Djamal, SH.,MH., Buyung Marizal, SH.,MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Palembang Nomor 15/PHI/2013/PN.Plg. tanggal 7 Januari 2014, yang mewajibkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan “Khalifah Generasi Teladan” untuk membayar upah proses kepada Nina Mardiana dan Hilda Tri Oktariana yang semula 9 bulan menjadi hanya 6 bulan.

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr H Imam Soebechi SH, MH, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH., yang merubah putusan PHI Serang Nomor 16/PHI.G/2013/PN.Srg. tanggal 17 Desember 2013,  yang mewajibkan PT Damai Indah Golf untuk membayar upah proses kepada Jhonry Evyryanto sebesar 16 bulan menjadi 6 bulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari H Yulius SH, MH, Dwi Tjahyo Soewarsono SH,MH, dan Arief Soedjito, SH, MH, yang merubah putusan PHI Medan Nomor 19/G/2013/PHI.Mdn tanggal 30 Januari 2014, yang mewajibkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa untuk membayar upah proses kepada Syahriadi Nasution sebesar 12 bulan menjadi 6 bulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 September 2014 dengan Majelis Hakim terdiri dari Dr. Yakup Ginting, SH.,CN.,M.Kn., Arsyad, SH., MH., dan Bernard, SH.,MM., yang merubah putusan PHI Pekanbaru Nomor 43.G/2013/PHI.Pbr tanggal 20 Februari 2014, yang mewajibkan DPD Gapeksindo Provinsi Riau untuk membayar upah proses kepada Muhammad Hidayat yang semula 8 bulan menjadi hanya 6 bulan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *