Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
268

Menelisik Intrik Gubernur Dibalik Revisi Upah Minimum di-Jawa Barat

61cikalnewscomUpah seringkali merupakan satu-satunya penghasilan yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari. Hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi pekerja atas pembayaran upahnya. Demikian pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juli 2012.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan hak asasi manusia, yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dengan upah, sebagian besar daya beli masyarakat meningkat dan menjadi salah satu sumber pendapatan Negara melalui pungutan pajak pada produk/barang yang dibeli oleh buruh dan keluarganya.

Kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan kehilangan upah, kehilangan daya beli yang juga berakibat pada berkurangnya pendapatan Negara. Oleh sebab itu, Pemerintah selayaknya berhati-hati dalam menetapkan besaran upah bagi pekerja/buruh, karena dampak yang akan ditimbulkan akan berakibat pula kepada Negara.

Kehati-hatian Pemerintah yang kini telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 7 Tahun 2013, dalam menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, tidak harus diartikan memperlambat penetapan besaran upah minimum yang akan diberlakukan tiap tanggal 1 Januari.

Tetapi juga harus mempertimbangkan segala kepentingan dari stakeholder, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Kedudukan pekerja/buruh yang tidak seimbang dengan pengusaha, juga harus menjadi bahan pertimbangan utama, karena meskipun pekerja/buruh memiliki hak mogok, namun ketimpangan lapangan kerja dengan angkatan kerja, justru menyebabkan posisi tawar pekerja/buruh berada pada tingkatan yang paling bawah dibandingkan dengan pengusaha.

Tarik ulur penetapan besaran upah minimum, dapat mengakibatkan reaksi para pekerja/buruh dan tidak jarang justru menelan korban jiwa setiap tahunnya. Kondisi ini tentu tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pihak pekerja/buruh itu sendiri, tetapi kenyataan menghadapkan kita pada keengganan Pemerintah dalam membuka lapangan kerja, yang sepertinya masih menjadi mimpi dan angan-angan.

Penetapan besaran upah minimum yang akan diberlakukan awal tahun 2015, lebih banyak menunggu penetapan Presiden Joko Widodo dalam mengumumkan kenaikan besaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, penetapan upah minimum harus sudah diumumkan oleh Kepala Pemerintah Daerah/Gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November, seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013.

Atas ketentuan tersebut, tepat pada tanggal 21 November 2014, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menetapkan besaran upah minimum se-kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014.

Penetapan besaran upah minimum yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tentu sudah mempertimbangkan kenaikan harga BBM yang sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 November 2014, dengan selisih kenaikan sebesar Rp.2.000,-, dan berlaku efektif pada tanggal 18 November 2014, atau 3 (tiga) hari sebelum besaran upah minimum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Akan tetapi, penetapan besaran upah minimum dipandang masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan para pekerja/buruh. Sehingga, upaya untuk terus mempengaruhi pihak-pihak penentu kebijakan besaran upah minimum, seperti Dewan Pengupahan dan Bupati/Walikota didatangi oleh ratusan hingga ribuan pekerja/buruh.

Bahkan, para pekerja/buruh juga berniat untuk menggugat Gubernur Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penetapan besaran upah minimum yang tidak sesuai dengan usulan dan ekspektasi para pekerja/buruh, khususnya Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota, yang penetapan besaran upah minimumnya hanya sebesar Rp.2.590.000,-, tertinggal dengan Kota Bogor sebesar Rp.2.658.155,-, Kota Depok sebesar Rp.2.705.000,-, Kabupaten Bekasi sebesar Rp.2.840.000,-, dan Kota Bekasi sebesar Rp.2.954.031,-.

Sehingga, peluang dikabulkannya gugatan para pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh di Kabupaten Bogor untuk menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, sangatlah mungkin. Mengingat hanya Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibukota yang penetapan besaran upah minimumnya jauh lebih kecil dari daerah lain, padahal secara ekonomi mempunyai kesamaan besaran kebutuhan hidup.

Namun, Gubernur Jawa Barat pada tanggal 24 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014, melakukan perubahan terhadap penetapan besaran upah minimum yang telah ditetapkan, khususnya Kabupaten Bogor menjadi sebesar Rp.2.655.000,-, dan tetap tertinggal dengan Kota Bogor menjadi sebesar Rp.2.711.000,-, Kota Depok menjadi sebesar Rp.2.732.000,-, Kabupaten Bekasi menjadi sebesar Rp.2.925.000,-, serta Kota Bekasi menjadi sebesar Rp.2.984.000,-.

Perubahan penetapan besaran upah minimum (sepihak) yang hanya sebesar 1-4%, justru membuat objek gugatan TUN yang akan dilakukan oleh para pekerja/buruh menjadi hilang. Dan sebaliknya, perubahan penetapan besaran upah minimum memberikan peluang kepada pengusaha untuk menggugat Gubernur Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dapat berakibat batalnya perubahan penetapan besaran upah minimum, dan berlakunya penetapan besaran upah minimum sebelum dilakukan perubahan.

Kini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat yang diketuai oleh Dedy Widjaya telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung pada Rabu (14/1/2015) lalu, dengan registerasi perkara Nomor 5/G/2015/PTUN.Bdg. Intrik atau Niat Baik Gubernur? (Hz)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of