Type to search

Mengaku Bangkrut, Uang Perusahaan Digunakan Untuk Beli 5 Mobil

Share

Sukoharjo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang menolak dalil PT Sirat Adiwarno yang menyatakan dirinya pailit (bangkrut), yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Hartono, dkk (16 orang).

 Karena faktanya, laporan keuangan PT Sirat Adiwarno untuk Tahun Buku 2013 yang diaudit oleh Akuntan Publik, justru menunjukkan perusahaan yang beralamat di Dukuh Kramat, Rt.01, Rw.07, Trangsan, Gatak, Sukoharjo tersebut, menggunakan uang perusahaan untuk membeli 5 mobil pribadi yang digunakan pemilik perusahaan.

Selain untuk membeli mobil Stream, Freed, Livina, Xenia dan Pick Up, Pemilik PT Sirat Adiwarno juga menggunakan uang perusahaan untuk membayar kredit rumah dari Bank NISP dan Bank Mandiri.

Sehingga menurut Akuntan Publik, Wahudi mengatakan, perusahaan mengalami kerugian akibat defesiensi modal/kekurangan modal, akibat penggunaan uang perusahaan untuk keperluan pribadi.

PHI Semarang dalam Putusannya Nomor 45/G/2013/PHI.Smg tanggal 10 April 2014, menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Hartono, dkk harus disertai dengan pemberian uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT Sirat Adiwarno mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 29 April 2014, karena keberatan dengan kewajibannya untuk memenuhi Putusan PHI Semarang, karena perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, dan juga telah dipertimbangkan oleh PHI Semarang. Sehingga, seharusnya PHI Semarang tidak menghukumnya untuk membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan.

Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 17 September 2014, menolak permohonan kasasi dari PT Sirat Adiwarno. Karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, termasuk kualifikasi efisiensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *