Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
180

Pemerintah Usulkan Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta | Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diusulkan Pemerintah menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, pada Rapat Kerja Bersama DPR dan DPD yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (29/1) kemarin di Gedung DPR, Jakarta.

Pemerintah mengusulkan sebanyak 12 RUU menjadi RUU prioritas untuk dibahas di tahun 2015. Ke-12 RUU tersebut selain UU Ketenagakerjaan adalah RUU KUHP, RUU tentang Merek, RUU tentang Paten, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Ketua Baleg DPR, Sareh Wiyono, Prolegnas 2015 akan ditetapkan sebelum masa persidangan kedua berakhir pada tanggal 18 Februari mendatang, dan kini tugasnya hanya baru menampung usulan rancangan undang-undang (RUU) dari komisi-komisi, Komisi I sampai Komisi XI DPR untuk dipertimbangkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas tahun 2015.

Sedangkan, usulan Prolegnas Tahun 2015 dari Komisi IX DPR adalah RUU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneia di Luar Negeri; RUU Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; RUU Kebidanan; RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU Praktek Kefarmasian; dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of