Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2

Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat, Copy Paste dari UU Ketenagakerjaan (1)

Oleh : Muhammad Hafidz

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Dengan demikian, maka pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah cq. Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003], yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja, pengusaha serta tanggung jawab pemerintah.

Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) [selanjutnya disebut UU 32/2004], yang selengkapnya dikutip berbunyi : “Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

Atas ketentuan tersebut, Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 Juli 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Daerah Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), [selanjutnya disebut Perda Jabar 6/2014].

Bahwa keberadaan Perda harus berisi penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011], yang selengkapnya dikutip berbunyi : “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Secara juridis, buruh bebas memilih dan menentukan nasibnya, bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Hal ini dapat dipahami, karena prinsip konstitusi di negara kita adalah: tidak seorang-pun boleh diperbudak, diperulur dan diperhamba. Perbudakan dan perhambaan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Namun secara sosiologis kemasyarakatan, buruh merupakan orang yang tidak bebas, karena ia terpaksa bekerja karena tidak mempunyai bekal hidup berupa keahlian dan ketrampilan, selain tenaganya dan mengikuti keinginan pengusaha.

Untuk melindungi tenaga kerja, ditetapkan dengan cara menetapkan peraturan dari pemerintah yang bersifat heteronoom, dan peraturan yang dibuat oleh pengusaha itu sendiri atau bersama-sama dengan serikat buruh yang bersifat otonoom. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sifat hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan, dan untuk mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas.

Oleh karenanya, maka Negara c.q. Pemerintah c.q. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi buruh sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah apabila dibandingkan dengan pengusaha, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikutip selengkapnya berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Alih-alih untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat, dalam hal ini kaum pekerja/buruh, dalam menghadapi globalisasi dan segala akibatnya, masyarakat malah dikorbankan untuk semata-mata kepentingan modal dan investasi. Sebuah Perda haruslah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna melindungi masyarakatnya dan bukan sebaliknya malah menindas.

Keberadaan Perda Jabar 6/2014 justru mengabaikan rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU 12/2011, yaitu :

Hingga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 2014, tidak pernah ada sebuah “Naskah Akademik” yang memberikan dasar pertimbangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, serta pengkajian, harmonisasi dan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih dahulu ada di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

Padahal keberadaan sebuah “Naskah Akademik” adalah penting, agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika akan dampak keberadaan sebuah peraturan daerah provinsi, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 56 ayat (2) UU 12/2011.

Perda Jabar 6/2014 yang keberlakuannya cenderung dipaksakan karena mengejar “target” berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat ini juga telah disahkan dengan terburu-buru, bahkan ditengah riuhnya pesta demokrasi di negeri ini (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan belum dikonsultasikan dengan pimpinan serikat pekerja-serikat pekerja yang duduk dalam keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Rekayasa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pembenaran terhadap upaya mereka memaksakan golnya Perda a quo, adalah dengan cara memilih pribadi-pribadi tertentu yang menjadi pengurus serikat buruh dan bukan mewakili organisasinya, yang diundang hanya dalam rangka untuk menggugurkan telah dilakukannya rapat konsultasi dengan unsur serikat buruh, tanpa melibatkan unsur serikat buruh lain yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang telah lebih dahulu mengesahkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan sebuah Peraturan Daerah, layaknya diharapkan sebagai hasil dari penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Seyogyanya pula, materi muatan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 14 UU 12/2011. Sehingga, materi muatan dalam Peraturan Daerah bukan mengganti kalimat-kalimat yang sama dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar terlihat bukan copy paste, padahal memiliki makna yang sama atau ternyata jauh lebih buruk.

Dalam Perda Jabar 6/2014, hanya terdapat 3 (tiga) sub judul yang tidak terdapat dalam UU 13/2003 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya, yaitu Bab tentang Lembaga Penyedia Jasa Penata Laksana Rumah Tangga, Bab tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh, dan Bab tentang Insentif Pengusaha/Perusahaan.

Untuk pelaksanaannya, Perda Jabar 6/2014 memandatkan pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kewenangan Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan Izin, yang secara prosedural telah bersifat “executive heavy” dengan memberikan kewenangan berlebihan kepada kekuasaan eksekutif yang sedang berkuasa. Hal ini juga dapat diartikan bahwa Perda Jabar 6/2014 jelas-jelas akan menyerahkan nasib buruh di Provinsi Jawa Barat semata-mata pada kebijakan plitik penguasa eksekutif.

Dapatlah diduga bahwa berbagai peraturan pelaksanaan dan izin-izin dibawah Perda Jabar 6/2014 akan dapat berubah-ubah mengikuti kepentingan dan kebijakan politik ekonomi penguasa eksekutif, tanpa harus mengkonsultasikannya dengan wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berikut aturan pelaksana dan kewenangan pemberian izin yang dimandatkan dalam Perda Jabar 6/2014 :

a.      1 Peraturan Daerah [Pasal 46 ayat (2)].

b.      16 Peraturan Gubernur [Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 27, Pasal 30 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 73, Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), Pasal 103 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)].

c.       2 Keputusan Gubernur [Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) huruf b].

 d.      7 Izin Gubernur [Pasal 18 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (2)].

e.       3 Izin PemKab/Kota [Pasal 18 ayat (3) huruf a, dan Pasal 75 ayat (2) huruf e].

f.       14 Izin Dinas [Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 66 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), serta Pasal 97 ayat (5)].

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of