Type to search

Bacaan

Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat, Legalkan Sistem Kontrak dan Outsourcing (2)

Share

6610403687_977420302274904_6860114277057902885_nOleh : Muhammad Hafidz

Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 24 Juli 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Daerah Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), [selanjutnya disebut Perda Jabar 6/2014].

Namun, alih-alih untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat, dalam hal ini kaum pekerja/buruh, dalam menghadapi globalisasi dan segala akibatnya, masyarakat malah dikorbankan untuk semata-mata kepentingan modal dan investasi. Sebuah Perda haruslah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna melindungi masyarakatnya dan bukan sebaliknya malah menindas.

Keberadaan Perda Jabar 6/2014 justru bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003], yaitu :

1. Pasal 49 ayat (4) Perda Jabar 6/2014 bertentangan dengan Pasal 52 UU 13/2003.

Pasal 49 ayat (4) Perda Jabar 6/2014, menegaskan bahwa : “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memenuhi syarat : (a) klasifikasi besar kecil perusahaan; (b) kesepakatan kedua belah pihak; (c) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (d) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (e) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan : ketertiban umum; kesusilaan; dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam ketentuan ayat selanjutnya, hanya mengatur akibat hukum sepanjang mengenai perjanjian kerja yang tidak memenuhi memenuhi syarat (a) klasifikasi besar kecil perusahaan, dan (b) kesepakatan kedua belah pihak, dapat dibatalkan.

Tetapi tidak mengatur mengenai akibat hukum sepanjang mengenai perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat (c) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, (d) adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan (e) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan : ketertiban umum; kesusilaan; dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU 13/2003 menegaskan, “Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d (adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) batal demi hukum”.

Pengaturan akibat hukum dari batalnya demi hukum (null and void) dari sebuah perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan d UU 13/2003, atau tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 49 ayat (4) huruf d dan e Perda Jabar 6/2014, merupakan pengaturan yang amat penting dan menentukan untuk menilai, apakah suatu hubungan kerja dapat digolongkan sebagai perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap).

Tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), dapat mengakibatkan perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud telah dibuat bertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 13/2003), yaitu dengan terlanggarnya ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 13/2003. Sehingga, perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan perundang-undangan, berakibat batal demi hukum.

Penghilangan akibat hukum dari batalnya demi hukum dalam Perda Jabar 6/2014, merupakan kejahatan terhadap hak mendapatkan kepastian bekerja yang layak sebagaimana jaminan dari hak dasar setiap orang, termasuk masyarakat Provinsi Jawa Barat, yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 50 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003.

Pasal 50 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 menegaskan bahwa : “Penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas”.

Penyerahan penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) kepada perusahaan dan serikat pekerja/wakil pekerja, merupakan mekanisme pasar kerja secara bebas sebebasnya (flexible labour market).

Dengan hilangnya nuansa protektif sebagai tanggungjawab dan peranan Negara c.q. Pemerintah c.q. Pemerintah Daerah sebagai pelindung pekerja/buruh dalam menentukan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), maka sama saja pekerja/buruh dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal, yang hanya akan menjadi komoditas atau barang dagangan disebuah pasar tenaga kerja, yang bisa dipakai ketika perlu dan bisa dibuang begitu sudah tidak menguntungkan lagi.

Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 dapat membuat kesenjangan sosial yang semakin menganga antara yang kaya dan yang miskin (Beyond the New Paternalism, Basic Security as Equality : 2002, Guy Standing), karena kekuatan modal akan memaksa pengurus serikat pekerja/wakil pekerja untuk menyetujui jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Selain itu, ketentuan Pasal 50 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) UU 13/2003 jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [selanjutnya disebut Kepmenaker 100/2004], yang menegaskan bahwa : “Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu”.

Dengan demikian, maka penentuan jenis sektor usaha atau pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) adalah kewenangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan,bukan diserahkan kepada pengusaha dan serikat pekerja/wakil pekerja.

3. Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda Jabar 6/2014 bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003.

Ketentuan Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Perda Jabar 6/2014, justru melanggengkan sistem kerja outsourcing yang terus menuai protes dan perlawanan dari serikat pekerja/serikat buruh di Provinsi Jawa Barat.

Pasal 58 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 yang menegaskan bahwa : “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan”, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 yang menegaskan bahwa : “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”.

Patut diduga, Perda Jabar 6/2014 dibuat semata-mata bukan kebutuhan nyata pekerja/buruh Provinsi Jawa Barat, tetapi karena tekanan kepentingan pemilik modal yang menginginkan sistem kerja alihdaya (outsourcing) tetap dapat diberlakukan di Provinsi Jawa Barat.

Banyaknya protes dan perlawanan serikat pekerja yang meminta Pemerintah melalui instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan menyatakan perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan, mengakibatkan pemilik modal memaksakan Pasal 58 ayat (2) Perda Jabar 6/2014 untuk seolah-olah menjadi lex specialist dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan menjadi bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) serta ayat (2) Perda Jabar 6/2014, yang secara tegas mengatur bahwa perubahan status perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap), setelah melebihi masa kerja diatas 3 (tiga) tahun tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian alihdaya (outsourcing) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain [selanjutnya disebut Permenaker 19/2012], bertentangan dengan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003.

Penyimpangan sebuah perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) yang hanya untuk usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), tenaga pengaman (security), jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh, maka demi hukum dan seketika perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap), yang tidak perlu menunggu hingga masa kerja telah melebihi 3 (tiga) tahun, dan juga tidak perlu telah memenuhi kriteria berprestasi, terampil dan disiplin seperti yang diatur Pasal 69 ayat (2) Perda Jabar 6/2014.

Pasal 62 ayat (2) huruf d Perda Jabar 6/2014 secara tegas menerangkan bahwa : “Perselisihan yang muncul menjadi tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)”, bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, dan semakin memperlihatkan adanya kepentingan pemilik modal yang menginginkan sistem kerja alihdaya (outsourcing) tetap diberlakukan, dan tidak menyentuh atau melibatkan perusahaan pemberi pekerjaan.

Ketentuan tersebut akan menggiring proses perselisihan sebagai akibat hukum dari penyimpangan perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) yang hanya untuk usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), tenaga pengaman (security), jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh, menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan outsourcing).

Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5) Perda Jabar 6/2014 justru memperlemah peran Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas dan peranan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/pelanggaran norma UU 13/2003 yang bukan mengandung unsur tindak pidana, dan menerbitkan nota pemeriksaan serta nota penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan norma dalam UU 13/2003.

Dengan berlakunya Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5) Perda Jabar 6/2014, peran Dinas Tenaga Kerja yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia [selanjutnya disebut UU 3/1951], menjadi hilang dan tumpul.

Dinas Tenaga Kerja hanya membuat catatan dan meminta perbaikan atas penyimpangan dalam perjanjian kerja alihdaya (outsourcing) yang hanya untuk usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), tenaga pengaman (security), jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Padahal dalam ketentuan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 UU 13/2003, Dinas Tenaga Kerja menerbitkan nota penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan norma dalam UU 13/2003 yang dilanggarnya, bukan hanya untuk membuat catatan dan meminta perbaikan atas penyimpangan dalam perjanjian kerja alihdaya (outsourcing).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *