Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
269

Permohonan Pembubaran PHI, Akhirnya Diregister MK

Jakarta | Mahkamah Konstitusi telah meregister permohonan judicial review, yang diajukan oleh Abda Khair Mufti, dkk (9 orang) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), terkait pengujian formil dan materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dengan Nomor 20/PUU-XIII/2015 tanggal 22 Januari 2015 lalu.

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tepat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dipersoalkan oleh para Pemohon, karena dianggap belum bisa memberikan perlindungan terhadap kaum buruh yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha.

Dalam permohonan dan bukti-bukti setebal lebih dari 300 halaman, Abda meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Abda juga mempersoalkan hukum acara yang berlaku di PHI. Dirinya justru menilai, jika PHI tidak cepat, tidak murah dan tidak adil. Menurutnya, apabila ada buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dan dimenangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi pengusaha tidak mau mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh tersebut harus menggugat pengusaha.

Karena apabila si buruh tidak menggugat, maka status hubungan kerja beserta upah buruh tersebut menjadi tidak pasti, sebab tidak lagi dipekerjakan dan dibayar upahnya oleh pengusaha. Dan ketika si buruh menggugat, karena surat gugatan tidak benar dalam menyusunnya akibat kekurang-mampuan si buruh tersebut, kemudian gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim PHI, bahkan tidak jarang pula yang gugatannya ditolak karena kurangnya bukti yang dimiliki buruh itu sendiri.

Dalam pertimbangan hukum di permohonannya, Abda mengutip ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, dalam UU Ketenagakerjaan, apabila pengusaha ingin memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, maka si pengusaha harus mengajukan permohonan ke PHI untuk mendapatkan penetapan.

Sehingga Abda menilai, UU PPHI yang secara tiba-tiba mengatur hukum acara dengan cara gugat menggugat, justru telah tidak senafas dengan amanat dalam UU Ketenagakerjaan. “Oleh sebab itu, hukum acara di PHI harus diubah!”, tegas Abda. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of